Priodisasi Pergerakan Pemuda di Indonesia

Priodisasi Pergerakan Pemuda di Indonesia

Perbedaan Gerakan Bangsa Indonesia Sebelum dan Sesudah tahun 1900

a)      Gerakan Bangsa Indonesia Sebelum 1900

Reaksi perlawanan terhadap penjajahan Belanda:

1.      Perlawanan lokal (kedaerahan)

2.      Perlawanan negatif:

a.    pindah tempat atau mengundurkan diri ke daerah yang tidak atau belum terjangkau

b.    mencari perlindingan kepada ilmu gaib.

3.      Perlawanan yang irasionil,  yang  tergantung  kepada  kekuatan seorang pemimpin yang karismatis.

4.      Belum terpikirkan bagaimana tindak lanjut (follow-up) daripada gerakan tersebut.

b)      Gerakan Bangsa Indonesia Setelah 1900

Reaksi perlawanan terhadap penjajahan Belanda:

1.      Perlawanan bersifat nasional yaitu meliputi seluruh indonesia

7.      Perlawanan yang positif (senjata dan taktik modern).

8.      Perlawanan itu diorganisir secara teratur dan rasionil.

9.      Sudah ada tindak lanjut.

Faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan pergerakan nasional.

            Faktor yang mempengaruhi gerakan nasional dan nasionalisme di Indonesia adalah faktor yang datang dari dalam dan luar negeri.

Adapun faktor atau  sebab - sebab yang berasal dari dalam negeri (intern) ialah:

1.   Penderitahan akhibat penjajahan.

2.   Kesatuan  Indonesia  dibawah Pax  Neerlandica  memberi  jalan kearah kesatuan bangsa.

3.   Pembangunan komunikasi antar pulau.

4.   Pembatasan penggunaan atau penyebaran bahasa Belanda dan penggunaan bahasa Melayu dipopulerkan.

5.   Undang-undang desentralisasi 1903 (pembentukan kotapraja)

6.   Pergerakan kebangsaan di Indonesia dapat juga disebut sebagai reaksi terhadap semangat kedaerahan.

7.   Inspirasi kejayaan Sriwijaya dan Majapahit.

Faktor atau sebab-sebab yang berasal dari luar negeri (ekstern) adalah :

1.   Ide-ide barat yang masuk lewat pendidikan  barat  yang  modern menggantikan pendidikan tradisionil.

2.   Kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 mengembalikan kepercayaan bangsa Indonesia akan kemampuan diri sendiri.

3.   Pergerakan dan perjuangan bangsa  lain  menentang  penjajahan: India, Turki, Irlandia dan lain-lain.

Berdirinya Organisasi Pergerakan Nasional

                  Pergerakan nasional menentang penjajahan berhasil membangun RI sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Adapun gerakan nasional sebagai wujud dari nasionalisme adalah berdirinya organisasi yang bersifat nasioanal antara lain adalah berdirinya:

1.    Boedi Oetomo (BO) atau Budi Utomo (BU).

            Didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa Stovia (sekolah untuk mendidik dokter-dokter pilihan) di Jakarta yaitu: Sutomo, Gunawan, Suraji dan sebagainya, pada tanggal 20 Mei 1908. Inspirasi pendiriannya datang dari dokter Wahidin Sudirohusodo dari Yogyakarta, 1906 mendirikan Yayasan Bea Siswa (Studie-fonds), maksudnya merupakan "budi ingkang utami". Begitulah kemudian nama organisasi pemuda-pemuda tadi mendapatkan namanya "Budi Utomo".

            Berdirinya Budi Utomo menandai perkembangan baru dalam sejarah bangsa Indonesi dan tanggal berdirinya selalu diperingati bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sifat BU pada mulanya adalah keanggotaannya yang terbatas pada golongan elite Jawa yang umumnya terdiri dari golongan kaum intelektual.

2.    Sarekat Dagang Islam 1911-1912.

            Revolusi Cina pada 10-10-1911 bergema pula di Indonesia. Orang-orang Cina di perantauan sadar akan harga diri mereka, lalu mendirikan ikatan - ikatan yang eksklusif, ikatan-ikatan yang sangat mementingkan diri sendiri dan bercorak nasionalis Cina (realistis). Kedudukan mereka dibidang ekonomi sangat kuat. Pedagang-pedagang batik merasa terdesak atau dirugikan. Karena itu untuk mengahadapi mereka, pedagang - pedagang batik dari Surakarta di bawah ppimpinan Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam. Hubungan antara pedagang - pedagang Cina dan Indonesia menjadi begitu tegang. Antar pemuda terjadi perkelahian-perkelahian. SDI bertanggungjawab namun demikian SDI kemudian dilarang.

3.    Sarekat Islam

            Pada hakekatnya SI merupakan kelanjutan dari SDI, atau SDI dengan baju baru. Dasar organisasi: persatuan bangsa dengan islam sebagai tali atau simbol persatuan, sedang tujuannya: kemajuan perdagangan, kemajuan hidup kerohanian dan menggalang persatuan diantara umat Islam. SI merupakan partai yang diorganisir oleh kelas pengusaha kecil Indonesia. Agama Islam dijadikan umpan untuk menarik minat dukungan golongan mereka ini.

4.    Muhammadiyah

            Organisasi ini didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh K.H. Akhmad Dakhlan. Tujuan organisasi ini yaitu pemurnian agama Islam dari unsur-unsur non Islam. Aliran wahabi (Arab) dan Muh. Abduh (Mesir) menjadi pengaruh dari organisasi ini.

Tujuan dari pergerakan ini adalah :

1. Menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman (modernisasi) sehingga orang islam tidak hanya paham tentang ajaran- ajaran agama tetapi juga pengetahuan modern.

2. Memurnikan diri dari unsur-unsur non-islam, terutama  tradisi Jawa yang dianggap salah dan menyimpang atau bertentangan dengan ajaran Islam.

5.    Indische Partij

            IP merupakan organisasi "politik murni" yang pertama kali didirikan pada 6 September 1912. Pendirinya adalah tiga serangkai yaitu : E.F.E. Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo dan R.M. Suwardi Suryaningrat, yang kelak lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara (KHD). Pemimpin-pemimpin IP adalah orang-orang yang agresif dan berani dalam menentang pemerintah kolonial. Pergerakan ini berdasarkan nasionalisme (kebangsaan), adapun tujuannya adalah :

1. Jangka pendek : mempersatukan seluruh bangsa India  (termasuk Indo-Eropa yang mau mengakui dasar pergerakan tadi )

2. Jangka panjang : mencapai India merdeka

Sikap pergerakan ini terhadap pemerintah Belanda yaitu tegas-tegas non-kooperasi yang diilhami oleh perasaan tidak puas, antara lain :

a. Golongan  Indonesia karena  kehilangan  peranan  yang  berarti dalam politik dan sosial ekonomi

b. Golongan Indo-Eropa karena merasa dianaktirikan oleh  masyarakat dan pemerintah Belanda dan merasa terjepit dalam pergaulan sosial, kehidupan politik dan ekonomi (merasa diperlakukan lebih rendah daripada orang Belanda totok).

6.    ISDV (Indische Social Democratische Vereniging): 1914

            Pada tahun 1913, seorang sosialis Belanda yang bernama : Hendriek Sneevlier datang ke Semarang dan pada tahuhn berikutnya mendirikan ISDV yang merupakan perkumpulan Marxistis. Semarang memeng menguntungkan sebabnya :

1. Banyak terdapat buruh, unsur utama pendukung Marxisme

2. Adanya organisasi yang telah berkembang, yaitu SI yang sesuai dengan taktik ISDV mencari pendukung, yaitu infiltrasi ketubuh SI dan dengan demikian dapat merebut massa pendukungnya. Jadi ISDV merupakan perkumpulan yang merintis berdirinya PKI, ia mempersiapkan kader-kader bagi partai itu.

Perkembangan Politik Sekitar Perang Dunia I

            Dalam Perang Dunia I, Nederland mengambil sikap netral, namun situasi perang mempersulit pula hubungan antara Nederland dan Indonesia. Situasi tersebut menjadi salah satu sebab pergerakan yang ada menjadi semakin radikal. BU dan SI menuntut diadakannya milisi bagi bumi putera India-Belanda. Pada tahun 1916 telah diterima suatu undang-undang tentang pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) ditingkat pusat. Hal ini yang membuat partai-partai yang bersifat radikal masuk dalam Dewan rakyat hal ini menyebabkan berkembangnya salah satu aliran sosialisme ke Indonesia lewat ISDV. Maka perkembangan politik di Indonesia semakin kuat dan banyak organisasi politik tumbuh dengan subur dan semakin terang-terangan. Menurut aturan tambahan yang mulai berlaku sejak September 1919 hak berserikat diakui penuh, termasuk mendirikan partai-partai politik. Tetapi cara mempergunakn hak itu dapat dibatasi oleh keputusan raja (koninklijk Besluit) hal ini dapat dilihat dari berdirinya organisasi politik nasional misalnya :

1.    Perserikatan Komunis India

            ISDV pada tanggal 23 Mei 1920 telah menjelma menjadi PKI, partai ini berkembang cepat karena propagandaanya yang sangat menarik, memiliki pemimpin-pemimpin yang berjiwa kerakyatan dan pandai merebut massa rakyat. Namun kekuatan sesungguhnya terletak pada anggota-anggotanya dari kalangan buruh. Sejak lahirnya PKI selalu berusaha mengembangkan kekuatan organisasi dan idiologinya.

            Pada Desember 1920 PKI menjadi anggota komintern sebab perkembangan kapitalisme berarti perkembangan poletariat. Pada tahun 1921, ketika diadakan konggres di Semarang PKI sudah sungguh-sungguh bercorak internasional, terbukti dalam konggres itu Lenin dan Trotsky mendapat sanjungan hebat. Untuk mendalami ajaran komunis, PKI mengadakan kursus-kursus politik, yang memberi uraian tentang pokok-pokok Marxisme- Komunisme. Tetapi kemudian partai ini dilarang oleh pemerintah.

2.    Perhimpunan Indonesia

            Pada tahun 1908, bersama dengan didirikannya BU, didirikanlah perkumpulan pelajar di Belanda yang disebut Indische Vereniging (perhimpunan India). Sejumlah pelajar indonesia mendirikan perkumpulan itu dengan tujuan kekeluargaan semata-mata karena merasa senasib sepenanggungan di perantauan. Masyarakat Belanda menaruh simpati dan memberikan bantuan terhadap mereka.

            PI juga memberikan corak baru bagi perkembangan pergerakan kebangsaan, karena pada tahun 1923 PI mengeluarkan suatu pernyataan politik yang konsepnya telah disepakati pada akhir tahun 1922. Tujuan perkumpulan juga dipertegas : Indonesia Merdeka. Asas politik perjuangannya adalah berdikari (self help) dan tidak meminta- minta (not-mendicancy). Karena itu sikapnya terhadap pemerintah kolonial antipati dan non-kooperasi (tidak bekerjasama).

            Untuk mempermudah perkembangannya dan mempropa-gandakan ide-idenya, PI mempunyai alat komunikasi berupa majalah yang semula bernama India Putera, tetapi kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka, untuk mempertegas tujuan yang hendak dicapai. Dalam usaha memperjuangkan tujuannya PI menyebarkan keyakinan :

a. Perlunya persatuan seluruh nusa Indonesia.

b. Perlunya seluruh rakyat indonesia diikutsertakan.

c. Adanya pertentangan antara penjajah dan terjajah yang tidak boleh dikaburkan.

d. Memulihkan kerusakan jasmani dan rohani rakyat.

3.    Partai Nasional Indonesia

            Pergerakan ini didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 oleh sejumlah pejuang kemerdekaan diantaranya: Sukarno, Iskak Cokroadisuryo, Cokro Aminoto, Samsi, Sartono, Budiarto, Sunario dan Anwari. PNI dalam mengobarkan semangat nasional secara meluas, karena semangat nasional itu harus disalurkan. Untuk itu Bung Karno mengajukan Trilogi sebagai pegangan perjuangan :

a.   Kesadaran nasional

b.   Kemauan nasional

c.   Perbuatan nasional

            Dasar PNI adalah : Marhaenisme (sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi ). Menurut Bung Karno Marhaeinisme adalah suatu idiologi kerakyatan yang mencita-citakan terbentuknya masyarakat sejahtera secara merata. Adapun tujuan PNI adalah ; Mencapai Indonesia merdeka.

            Karena adanya golongan yanag pro dan kontra, maka kemudian timbullah dua partai baru, yaitu:

a. Partindo (pendiri: Sartono)

b. PNI baru (pendiri: pemimpin yang kontra)

4.    Pergerakan wanita

            Pergerkan wanita yang mula-mula berupa pergerakan sosial, yaitu suatu gerakan yang berjuang untuk menaikkan derajat (kedudukan) wanita dalam masyarakat. Sering dinamakan pergerakan emansipasi.

            Pergerakan wanita dipelopori oleh RA. Kartini (1879-1904) menurutnya, wanita mengalami nasib yang buruk karena kurangnya pendidikan mereka, sehingga dalam banyak hal hidup mereka tergantung pada laki-laki. Karyanya yang terkenal adalah “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Jasanya selalu dikenang oleh bangsa ini, maka untuk menghargai jasa-jasanya tersebut, tanggal 21 April diplot sebagai hari kartini. Disamping R.A Kartini, bangsa Indonesia mengenal nama Ibu Dewi Sartika dari Bandung. Pejuang kemajuan wanita lain yaitu Maria Walanda Maramis. Ia adalah puteri Minahasa yang lahir pada tahun 1872. Panggilan persatuan kebangsaan mendorong perhimpunan- perhimpunan wanita untuk mengadakan kongres persatuan Indonesia pertama pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Pergerakan wanita yang bercorak politik berdiri pada tahun 1931 di Bandung yaitu : Isteri Sedar. Tujuannya ialah untuk mencapai Indonesia merdeka. Seorang pemimpinnya adalah Suwarni Jayaseputra. Tahun 1932 berdiri pula Isteri Indonesia yang tujuannya mencapai Indonesia Raya, pemimpinnya ialah Maria Ulfah dan Ny. Sunaryo Mangunpuspito.

            Dengan demikian wanita tidak mau ketinggalan. Bersama laki-laki mereka berjuang mencapai Indonesia Merdeka.

5.    Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928

            Pemuda-pemuda Indonesia tidak ketinggalan, mereka mendirikan pada mulanya mendirikan perkumpulan-perkumpulan pemuda lokal. Adapun tokoh-tokoh konggres pemuda yaitu Sugondo Joyopuspito (Ketua), Muh. Yamin (Sekretaris), Abuhanafiah, W. R. Supratman, Sukarjo Wiryoranoto, Kuncoro Purbopranoto, M. H. Thamrin.

a.    Jong Java

            Dianggap anak dari BU, semula bernama Tri Koro Darmo yang didirikan tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan pemuda-pemuda menjadi pemimpin bangsa dikemudian hari.

b.    Lain-lain daerah

            Pemuda-pemuda lain daerah tidak mau ketinggalan, pada tanggal 9 Desember 1917 berdirilah Jong Sumatranen Bond. Meskipun perkumpulan ini merupakan wadah bagi pemuda-pemuda Sumatera, tetapi perkumpulan ini aktif di Jawa karena disinilah tempat pemuda-pemuda bersekolah. Pada tahun 1918 berdiri pula Jong Minahasa, lalu Jong Ambon dan Jong Celebes (Sulawesi), Jong Borneo (Kalimantan).

Konggres pemuda-pemuda Indonesia yang kedua diadakan pada 26 s/d 28 Oktober di Jakarta. Para utusan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia mempertegas rasa persatuan kebangsaan mereka dengan mengucapkan sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, pada hari terakhir penyelenggaraan konggres itu. Dan hari itu kemudiam dikenal sebagai hari Sumpah Pemuda. Pada hari itu para utusan pemuda mengucapkan sumpah yang berbunyi sebagai berikut :

-       Pertama: kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia.

-       Kedua: kami putra dan putri Indonesia menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.

-       Ketiga: kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia.

            Karena pertimbangan politik, maka rumusan Sumpah pemuda tersebut mengalami perubahan urutan ayat, yang intinya satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa.

            Disamping kesepakatan tersebut, para pemuda juga menerima lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman sebagai lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Pada upacara penutupan konggres lagu kebangsaan itu dinyanyikan secara instrumentalia.

Krisis Pergerakan

            Pada tahun 1930-1935 masa pergerakan kebangsaan mengalami masa krisis, yaitu hidup subur tidak dapat, matipun tidak mau. Mengapa mengalami krisis ?

a. Pengaruh krisis  ekonomi  1929/1930  yang  memaksa  pemerintah tidak keras untuk menjaga ketertiban dan keamanan

b. Pembatasan hak berkumpul dan berserikat

c. Tanpa melalui suatu proses pengadilan  Gubernur  Jendral dapat menyatakan sesuatu pergerakan atau kegiatannya bertentangan dengan law and order sesuai dengan Koninklijk Besluit tanggal 1 September 1919

d. Sebagai akibat  kerasnya  pemerintah  kolonial, banyak  pemuka pergerakan nasional yang diasingkan. Antara lain Soekarno, Hatta, dan Syahrir.

            Meskipun pada 1935 keadaan ekonomi sudah normal kembali, pemerintah kolonial belum bersedia memulihkan kebebasan-kebebasan politik karena disebabkan bukan saja oleh sifat konservatif pemerintah, tetapi juga karena kegentingan dari luar yang mengganggun ketenangan pemerintah India-Belanda yaitu bahaya kuning (ekspansi Jepang).

Ø  Pergerakan nasional antara tahun 1935-1942

Parindra

Permulaannya Parindra dipimpin oleh Dr. Sutomo sampai wafatnya tahun 1938. Kemudian diganti oleh Wuryaningrat. Tokoh Parindra lain yang terkemuka adalah M.H Thamrin dari kaum Betawi. Dasar Parindra adalah nasionalisme Indonesia raya. Tujuannya adalah Indonesia mulia dan sempurna.

Gerindo

Partai ini didirikan pada tahun1937 oleh bekas orang-orang Partindo. Tokoh- tokohnya Sartono, AK Gani, Sanusi Pane, Sipahutar, Moh. Yamin dan sebagainya.

Ø  Federasi Partai – Partai

Di Indonesia terdapat berbagai pergerakan yang terpisah-pisah. Banyaknya pergerakan di Indonesia memang kurang menguntungkan, namun ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang pluralistik dengan batas-batas kepentingan, paham politik, paham agama, kesukuan, ras dan sebagainya. Sistem kepartaian itu dipengaruhi dari Belanda.

            Namun demikian partai-partai menyadari perlunya persatuan, meskipun tidak dalam bentuk peleburan (fusi). Selama masa pergerakan, ada beberapa kali percobaan untuk mempersatukan partai-partai seperti:

a.    Konsentrasi Radikal

     Yang sudah kita sebut dimuka (perkembangan politik sekitar PDI) yang dibentuk pada 1918 oleh BU, SI, ISDP dan Insulinde. Namun tidak bisa bertahan, karena perselisihan paham diantara anggota-anggotanya.

b.    PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Partai Kebangsaan Indonesia)

     Merupakan persatuan partai atau pergerakan-pergerakan dalam bentuk federasi. Pendiriannya dipelopori oleh Sukarno (PNI) yang begitu mendambakan persatuan. Anggota federasi itu PNI, PSI, BU, Gerakan- gerakan daerah seperti Pasundan, Kaum Betawi, Sarekat Sumatra dan studieclub -  studieclub. Federasi ini dibentuk dengan tujuan :

1. Mencegah perselisihan antar partai

2. Menyatukan organisasi

3. Mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia

c.    Gapi (Gabungan Politik Indonesia)

     Gapi berdiri pada 1939, dorongan langsung pembentukan Gapi adalah penolakan petisi Sutarjo tahun 1938, padahal petisi itu telah diterima oleh Volksraad. Anggotanya terdiri dari Parindra, Gerindo, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, PII dan Perhimpunan Politik Katolik Indonesia.

d.    MIAI (Majelis Islam Ala Indonesia)

     Merupakan federasi dari Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, yang dibentuk pada 1937 di Surabaya. Federasi ini didirikan khusus untuk maksud-maksud keagamaan dan persatuan Umat Islam.

e.    PVPN (Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri)

     Didirikan pada 1929 di Jakarta dan merupakan sentral sarekat-sarekat sekerja pegawai pemerintah. PVPN tidak berpolitik. Ia semata-mata bertujuan memperbaiki kesejahteraan anggota.

f.     Konfederasi Pergerakan

     Untuk menggalang persatuan yang lebih kokoh, federasi- federasi pergerakan itu mengadakan konfederasi bernama Konggres Rakyat Indonesia pada 1939 atas inisiatif Gapi. Anggotanya: Gapi, MIAI, PVPN. Dan pada tahun 1941 namanya diubah menjadi Majelis Rakyat Indonesia. Mengingat situasi dunia yang kritis, Majelis Rakyat Indonesia bersedia bekerja sama dengan pemerintah. Namun kesediaan ini menimbulkan perpecahan dengan demikian majelis sampai jatuhnya Indonesia ke tangan Jepang belum bisa menghasilkan yang berarti.

Ø  Usul Perubahan Kenegaraan Menjelang Perang Dunia II

            Pada 1935 kondisi sosial ekonomi Indonesia sudah bebas dari pengaruh krisis ekonomi yang terjadi 5 tahun sebelumnya. Kondisi sosial ekonomi sudah pulih, kaum pergerakan mengharapkan agar hak - hak politik berdasarkan paham demokrasi dipulihkan juga.

            Pergerakan rakyat mendesak agar pemerintah suka mengadakan pembaharuan yang demokratis. Tuntutan penting yang menghendaki pembaharuan itu ialah yang kemudian dikenal sebagai petisi Sutarjo dan mosi Wiwoho, yaitu keduanya diajukan lewat dan dengan dukungan volksraad. Bulan Nopember 1938 keluarlah putusan pemerintah Nederland yang menolak petisi. Dengan ditolaknya petisi itu terbukti jelas bahwa perjuangan kemerdekaan lewat volksraad tidak bermanfaat sebab suatu usul yang telah diterima lembaga ini toh tidak dapat dilaksanakan.

            Dengan demikian bangsa Indonesia penuh kekecewaan, karena pemerintah Belanda meskipun dalam kondisi yang genting tidak mau mengerti cita - cita (aspirasi) rakyat Indonesia akan kemerdekaan. Karenanya bangsa Indonesia merasa tidak perlu melakukan pembelaan bila ada serbuan dari luar, karena bangsa Indonesia tidak dipersiapkan untuk melakukan. Jepang dengan kecepatan yang mengagumkan bergerak ke selatan dan dalam waktu singkat Belanda harus menyerahkan tanggung jawabnya di Indonesia kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942. Sejak saat ini mulailah masa penjajahan Jepang yang akan berlangsung kira-kira 3 1/2 tahun.

MASA PENJAJAHAN JEPANG

Hubungan Indonesia - Jepang sebelum 1942

            Sudah sejak awal abad ini Jepang menjadi imperialistis karena berbagai faktor, antara lain karena Jepang dihadapkan kepada persoalan kepadatan penduduk. Kemajuan industri yang cepat dan adanya pembatasan imigerasi ke Australia dan Amerika mendorong jepang menjalankan imperialisme modern.

            Sesudah PD I minat terhadap Indonesia bangkit. Alasan idiil bangkitnya minat itu adalah ajaran Shintoisme tentang Hakko- ichiu yaitu ajaran tentang kesatuan keluarga umat manusia. Khususnya yang menyangkut bangsa Indonesia, ajaran Hakko-ichiu diperkuat oleh keterangan para anthropolog Jepang sekitar 1930 yang menyatakan bahwa bangsa Jepang dan Indonesia itu serumpun. Karena itu beralasan pula di kelak kemudian hari mengaku “saudara tua”. Kecuali alasan tersebut masih ada lagi alasan riil yaitu alasan ekonomis. Yaitu membutuhkan sumber-sumber alam seperti minyak tanah, timah, karet, tungsten dan kina.

Jalannya Invasi (Penyerbuan)

            Pada tanggal 8 Desember 1941*), Jepang menyerbu Pearl Harbour, pangkalan armada laut AS di Pasifik. Maksud dari penyerbuan itu adalah melumpuhkan kekuatan AS di Pasifik sehingga penyerbuan Jepang ke Asia Tenggara bisa berlangsung dengan cepat dan aman.

            Penyerbuan ke daerah-daerah selatan dilakukan baik oleh Angkatan Darat (Rikugun) maupun Angkatan Laut (Kaigun) Jepang. Sesuai dengan tujuan penyerbuan, maka penyerbuan ke Indonesia dilakukan dengan menduduki daerah-daerah minyak di Sumatera dan Kalimantan terlebih dahulu. Penyerbuan jepang secara singkat dapat dapat digambarkan sebagai berikut:

a.    Dari arah barat

            Sebelum pendaratan tentara dilakukan, angkatan udara Jepang melakukan pemboman-pemboman pada kota-kota penting dan kekuatan pertahanan lawan.

1. Ke arah Kalimantan Barat, jepang langsung mengirimkan tentara dari Indo-Cina

2. Kearah Malaya dan Sumatera. Kota - kota terutama pelabuhan - pelabuhan di Sumatera telah mengalami pemboman - pemboman, baru kemudian diduduki.

b.    Dari arah timur

            Jepang mendirikan pangkalan operasi di Kepulauan Palau, yang terletak disebelah timur Mindanau. Dari Palau dilancarkan serangan untuk  menduduki Tarakan dan Balikpapan Manado, Ambon (Januari 1942), Ujung Pandang, Kepulauan Nusa Tenggara dan Papua (Februari 1942).

c.    Serangan ke Jawa

            Jepang melancarkan serangan serentak dengan mengerahkan ketiga angkatan. Angkatan Laut Belanda yang mencoba menghalang-halangipun tidak kuasa melawan dan Jepang dapat memukul mundur. Setelah itu pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil melakukan pendaratan di  pantai Banten, Indramayu dan Bojonegoro

            Akibat suksesnya serangan kilat tersebut kecuali prestise Belanda merosot, bangsa Indonesia menjadi makin percaya pada kemampuan sendiri. Kalau diberi kesempatan, kemampuan untuk menang seperti Jepang itu pastilah mungkin.

Organisasi Pemerintah Jepang di Indonesia

            Berbeda dengan Belanda yang menganggap India-Belanda (Indonesia) sebagai satu kesatuan koloni, Jepang membagi Indonesia dalam tiga koloni. Dasar dari pembagian itu bersifat baik strategis militer maupun politis. Strategi militer berarti disesuikan dengan organisasi pertahanan Jepang politis disesuikan dengan penilaian Jepang terhadap perkembangan sosial politik di Indonesia. Jepang menilai Jawa lebih maju dari pada Sumatera, tetapi hanya kaya akan tenaga manusia, sedangkan pulau lain kaya akan sumber-sumber alam tetapi penduduknya jarang, karena itu wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga koloni terpisah :

a. Jawa-Madura dengan pusatnya Jakarta dibawah Tentara XVI

b. Sumatra dengan pusatnya Bukittinggi dibawah Tentara XXV

c. Pulau-pulau lain dengan pusatnya  Ujung  Pandang (Makasar)  dibawah Angkatan Laut, yang mempunyai penghubung di Jakarta, yaitu Laksamana Maeda yang besar sumbangannya terhadap Indonesia menjelang proklamasi. Jadi dengan demikian Jepang menjalankan politik " Devide et Impera".

            Untuk memerintah Indonesia memang Jepang mengalami kesulitan. Pertama, berhubungan dengan keadaan geogerafi, masyarakatnya heterogen dan pluralistik. Kedua, kurangnya pengetahuan Jepang tentang Indonesia mengenai sifat-sifatnya tadi. Ketiga, Jepang kekurangan tenaga untuk mengisi jabatan-jabatan yang menjadi kosong karena ditinggalkan Belanda.

Adapun organisasi pemerintahan secara vertikal diatur sebagai berikut:

·         Si         = Kotapraja

·         Syuu    = Karesidenan

·         Ken                 = Kabupaten

·         Gun     = Kawedanan

·         Son      = Asisten

·         Ku       = Desa

·         Aza      = Dukuh

·         Gumi  = RT/ Rukun Tetangga

Tanggapan Bangsa Indonesia

            Reklame Jepang memang menarik hingga sebagian bangsa Indonesiapun tertarik. Sebagian besar propaganda Jepang itu baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Hingga pemimpin-pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Hatta, Syahrir sekitar tahun 1930 telah meramalkan kemungkinan terjadinya perang Pasifik.

            Mereka datang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa barat. Untuk itu perlu bantuan rakyat setempat agar maksud tersebut dapat tercapai, Bangsa Indonesia diharuskan memberikan bantuan berupa hasil-hasil alam maupun tenaga. Makin banyak bantuan diberikan, makin cepat pembebasan dicapai.

            Tidak lama setelah Jepang menguasai Indonesia, ternyata harapan datangnya kesejahteraah bagi mereka masih sangat jauh. Bahkan yang dihadapi sekarang adalah masa penindasan total yang lebih kejam daripada sebelumnya. Jepang telah melakukan perampasan kebebasan yang semula dimilikinya.

            Perampasan kekayaan dalam berbagai bentuk, misal : raja brana dan raja kaya. Rakyat dikenakan tanam paksa untuk kebutuhan perang : kapas, randu, rami, jarak dan sebagainya. Mereka juga dikenakan kerja paksa (romusha atau narakarya) untuk membangun bangunan militer. Sesungguhnyalah di jaman Jepang bangsa Indonesia tidak hidup dalam lingkungan Kemakmuran Bersamamelainkan Lingkungan Kemiskinan Bersama. Namun orang Indonesia tentulah tidak dapat ditipu, karena itu sikap ramah bangsa Indonesia mengalami perubahan. Bangsa Indonesia berusaha melawan, meskipun kerap kali dengan cara yang terselubung.  Di Indonesia terdapat berbagai kekuatan sosial politik yang memperjuangkan tercapainya tujuan Indonesia Merdeka. Diantaranya:

1. Golongan pangreh praja dan pegawai

2. Para santri dan ulama islam

3. Golongan sosialis dibawah Syahrir sejak semula sudah memusuhi Jepang karena alasan ideologis

4. Golongan komunis dibawah Amir Syarifuddin, seorang sosialis (kiri)

5. Golongan pemuda yang mempunyai prinsip mirip dengan golongan komunis

6. Golongan Pemuda Menteng, erat berhubungan dengan golongan Kaigun, pegawai - pegawai pada dinas Angkatan Laut yang dipimpin oleh A. Subarjo

7. Golongan Nasionalis non agama dibawah Sukarno- Hatta.

            Disamping gerakan-gerakan perlawanan yang tersebut diatas, pada akhir penjajahan Jepang terjadi pula gerakan perlawanan terang-terangan, yaitu yang memnggunakan kekerasan. Karena penindasan yang tiada tertahankan terjadilah pemberontakan rakyat di Tasikmalaya dan Indramayu. Tetapi yang lebih berarti adalah pemberontakan Peta di Blitar ( 14 Februari 1945) yang dipimpin oleh Supriyadi, seorang shodanco dari daidan Blitar. Mereka sendiri nasibnya tidak begitu sengsara, tetapi umumnya tiada tahan melihat penderitaan rakyat. Semua pemberontakan ini dapat mudah dipadamkan, karena memang tidak punya kekuatan sennjata untuk menang. Jepang dengan mudah melokalisir pemberontakan itu. Namun pemberontakan itu cukup mendebarkan Jepang, sehingga mempercepat tindak lanjut dari pernyataan koiso, terbukti pada 1 Maret dikeluarkanlah keputusan pembentukan BPUPKI.

Sikap Jepang

            Karena kurang berminat dan optimisme yang begitu besar akibat penyerbuan kilat yang berhasil maka pemerintah Jepang hanya berpedoman asal:

1. Keamanan dan ketertiban terjamin

2. Sumber-sumber alam yang vital dapat dikuasai dengan aman

3. Prinsip berdikari (tidak tergantung pada Tokyo) dapat dilaksanakan.

           Karena itu sehari setelah mendarat di Jawa, maka tentara Jepang mengeluarkan maklumat yang mengancam hukuman mati bagi siapa yang melakukan tindakan pembumihangusan bangunan vital dan menimbulkan gangguan atas keamanan dan ketertiban. Oleh karena terlalu optimis dan terlalu percaya kepada diri sendiri, maka Jepang tidak memandang perlu mengikutsertakan rakyat indonesia secara serius dalam urusan pemerintahan. Buktinya Jepang hanya mendirikan Gerakan Tiga A pada tanggal 29 April 1942 yang berbunyi:

1. Nippon Cahaya Asia

2. Nippon Pelindung Asia

3. Nippon Pemimpin Asia.

            Minat terhadap kerjasama dengan bangsa Indonesia makin membesar setalah Jepang terpukul dalam pertempuran laut Karang pada tanggal 7 Mei 1942. Jepang harus memberi konsesi makin besar kepada bangsa Indonesia agar makin besar pula kesediaan bangsa Indonesia untuk memberikan kerjasamanya.

Berbagai kegiatan masa dibentuk, diantaranya:

1.      Seinendan                    = barisan pemuda

2.      Seinentai                      = barisan murid-murid sekolah dasar

3.      Gakukotai                    = barisan murid-murid sekolah lanjutan

4.      Fujin-seinentai = barisangadis-gadis

5.      Fujinkai                       = barisan wanita

6.      Keibodan                     = barisan cadangan polisi

7.      Heiho                           = barisan cadangan prajurit (militer)

8.      Romusha                     = barisan pekerja (paksaan)

            Badan yang lebih penting dalam pergerakan dana dan daya rakyat Indonesia adalah Putera yang dibentuk pada bulan Maret 1943 sebagai pengganti Gerakan Tiga A. Putera dipimpin oleh empat serangkai, Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara dan K.H Msnsyur. Untuk menjalankan tugasnya, mereka seringkali harus berpidato atau berhubungan dengan masyarakat.

            Untuk mengawasi gerak-gerik Peta, Jepang menempatkan sejumlah pelatih (instruktur) yang berpangkat perwira (shidokan) dan bintara (shido kasyikan).

Jepang Gulung Tikar, Republik Indonesia Diproklamasikan

            Pada waktu Jepang menyusun rencana penyerbuannya, ia tidak mengira bahwa USA setelah dipukul di Pearl Harbour bisa bangkit kembali dalam waktu begitu cepat. Dalam usahanya menguasai Australia, Jepang terpukul di dalam pertempuran Laut Karang pada tanggal 7 Mei 1942. Pertempuran ini ternyata merupakan titik balik bagi panah penyerbuan Jepang yang semula dengan cepat meluncur dati busurnya. Sejak itu, panah tersebut berbalik kembali ke utara.

            Agar supaya rakyat Indonesia makin bersedia membantu Jepang dengan segala pengorbanannya, maka Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 mengucapkan pidato dimuka parlemen Jepang yang antara lain menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada India Timur (Indonesia) di kemudian hari, dan inilah yang dikenal dengan sebutan " Koiso declaration".

            Sementara itu kedudukan Jepang terus - menerus terdesak. Komando tentara Jepang diwilayah selatan mengadakan rapat pada akhir bulan Juli 1945 di Singapura. Disetujui bahwa kemerdekaan bagi Indonesia akan diberikan pada tanggal 7 September 1945, setahun setelah pernyataan Koiso. Dalam bulan Agustus, perubahan bertambah cepat. Pada tanggal 7 Agustus, Jendral Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI = Dokuritzu Zyunbi Inkai) yang bertugas melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diadakannya pemindahaan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia.

            Anggota PPKI terdiri atas seluruhnya 21 orang Indonesia dan diketuai oleh Sukarno, sedang Hatta menjadi wakil ketuanya. PPKI secara simbolik dilantik oleh Jendral Terauchi dengan mendatangkan Sukarno - Hatta ke Saigon pada tanggal 9 Agustus 1945. Setelah dilantik Sukarno - hatta pulang ke Indonesia tanggal 14 Agustus 1945 dengan singgah di Singapura, dan bertemu anggota-anggota PPKI dari Sumatra yaitu : Moh Amir, Teuku Hassan, Abdul Abbas. Dari pertemuan mereka dengan Kol. Nomura di Saigon, Sukarno-Hatta mengetahui bahwa kekelahan Jepang akan terjadi dalam waktu yang pendek setelah diketahui pihak Rusia telah menyatakan perang melawan Jepang pada tanggal 9 Agustus.

            Sementara itu pada tanggal 15 Agustus Syahrir telah mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Karena itu ia mendesak supaya proklamasi segera dikalsanakan. Namun Sukarno-Hatta belum bersedia karena kabar itu baru diterima lewat radio gelap.  Setelah kabar resmi tentang penyerahan Jepang diterima, Sukarno-Hatta dan para pemuda diantaranya Sukarni kembali ke Jakarta. Sukarno-Hatta tiba dikota itu sudah jam 11 malam. Segera Hatta mempersiapkan rapat dan menghubungi para anggota yang tentunya telah dibuat bingung. Tetapi peraturan melarang adanya rapat-rapat sesudah jam 10 malam. Karena itu rapat atas tawaran Maeda yang baik hati diselenggarakan dirumahnya di Miyokodori (sekarang Jln. Imam Bonjol No. 1 Jakarta).

            Sementara itu pada malam hari tanggal 15 Agustus terjadi dua hal penting, yaitu persiapan rapat PPKI dan rapat Gerakan Pemuda. Setelah Jepang diberitakan menyerah, PPKI akan mengadakan rapat pada tanggal 16 Agustus pagi. Undangan kilat telah disampaikan kepada para anggota yang pada waktu itu telah berkumpul di Jakarta. Rapat akan diadakan di Hotel Des Indes (duta Indonesia)

            Rapat yang semula dierencanakan merupakan rapat PPKI itu kini diikuti pula oleh anggota-anggota Cuo Sangi In dan pemimpin-pemimpin pemuda. Rapat berlangsupukul 6 pagi, tanggal 17 Agustus 1945. Hasilnya adalah rumusan teks proklamasi yang akan diumumkan pada hari itu juga pukul 10 pagi, teks tersebut adalah teks yang resmi dan ditandatangani oleh dwitunggal Sukarno-Hatta. Dan Sukarnolah nanti pada pukul 10 pagi harus membacakan teks tersebut, dan bertempat dirumahnya, jalan Pegangsaan Timur No 56. Setelah itu dikibarkan pula Sang Saka dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karena Jepang menyiarkan proklamasi itu , maka penyiarannya dilakukan secara gelap baik lewat radio maupun dengan pamflet- pamflet dan edaran-edaran maupun dari mulut ke mulut.

          

Tindak Lanjut dari Proklamasi

            Sehari setelah Indoesia memproklamasikan kemerdekaannya perlulah dibentuk lembaga pemerintahan sebagai layaknya suatu negara merdeka. Tanggal 18 Agustus siang telah berhasil membentuk UUD yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri atas 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan disertai Penjelasan yang dibuat oleh BPUPKI.

            Pada hari itu juga diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD yang baru saja ditetapkan. Atas usul Oto Iskandardinata, secara aklamasi PPKI menyetujui pengangkatan Sukarno – Hatta, masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia.

            Pada tanggal 19 PPKI mengadakan rapat lagi. Kali ini PPKI memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 Propinsi diseluruh bekas koloni Hindia - Belanda. Jadi wilayah Indonesia hanya meliputi Hindia - Belanda, tidak seperti yang diputuskan oleh BPUPKI yang menghendaki Malaka, Kalimantan Utara, Timor Portugis, serta Irian seluruhnya. Perubahan wilayah itu didasarkan atas pertimbangan demi tidak menimbulkan kesulitan untuk memperoleh pengakuan (dokumen) internasional dan menghindarkan tuduhan, Indonesia lepas dari penjajahan kini menjalankan penjajahan.

            Sukarno dan  pemimpin - pemimpin Indonesia pada waktu itu masih belum melihat urgensi pembentukan tentara. Karena itu pada tanggal 22 Agustus diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang semula bertugas sebagai kepolisian saja.

            Ketaatan rakyat terhadap Sukarno, membuat pihak Jepang sadar akan kedudukan Sukarno sebagai pemimpin rakyat. Jelasnya pihak Jepang menyadari bahwa pergerakan kemerdekaan benar - benar didukung rakyat. Rakyat menaati perintah pimpinannya. Untuk tidak menimbulkan kesulitan di pihak Jepang sendiri, maka harus berhati-hati sikapnya terhadap pihak Indonesia.

Perjuangan Proklamasi di Luar Jawa

            Perjuangan Proklamasi di Luar Jawa, betapapun kerasnya sikap Jepang terhadap daerah luar Jawa, namun karena perkembangan situasi tidak menguntungkan Jepang, tentara XXV (dibawah Jendral Tanabe sebagai Panglima dan Jendral Shimura sebagai Kepala Staf) terpaksa juga mengadakan pembaharuan seperti di Jawa. Hanya Angkatan Laut yang masih bersifat keras.

            Namun bagaimanapun juga Sumatra harus mengikuti perkembangan di Jawa. Pada bulan Maret 1945 dibentuklah Cuo Sangi In di Sumatra, hampir dua tahun setelah Jawa. Kemudian menyusul pembentukian BPUPKI Sumatra pada bulan Juli 1945 dengan ketuanya Moh Syafei dan sekretarisnya Adinegoro keempat orang itu merupakan empat serangkai dari Sumatera.

            Sementara itu politik Jepang memisahkan Sumatra dari Jawa ditinggalkan, tiga orang utusan Sumatra, Abdul Abbas, Moh Amir dan T. Moh Hassan, diijinkan menjadi anggota PPKI di Jakarta yang berangkat ke Jawa lewat Singapura dalam satu bomber bersama Sukarno dan Hatta yang pulang dari Saigon pada tanggal 14 Agustus 1945. Mereka menyaksikan Proklamasi 17 Agustus 1945.

            Ketiga utusan Sumatra pada PPKI mengikuti sidang-sidang Panitia itu sampai 22 Agustus. Dalam sidang  19 Agustus T. Hassan telah diangkat menjadi Gubernur RI untuk Sumatra dan menentukan Medan menjadi ibukota Sumatera.

            Pihak Jepang pad aumumnya bersikap netral (tidak membantu, tidang merintangi) terhadap pihak republik. Yang penting bagi mereka law and order terpelihara. Karena itu tidak mustahil bahwa dalam waktu singkat, pemerintahan telah ditangan penjabat-penjabat Indonesia jauh sebelum sekutu dan NICA datang.

            Dengan demikian maka persoalan yang dihadapi Sumatrapun kemudian sama dengan Jawa yaitu bagaimana pihak Republik harus membuat perhitungan dengan pihak Sekutu, khususnya Belanda, yang ingin memulihkan kekuasaannya di Indonesia seperti sebelum perang.

SESUDAH KEMERDEKAAN

Konflik Indonesia dan Belanda

  

Atas nama bangsa Indonesia Proklamasi Kemerdekaan telah dikumandangkan oleh Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Satu langkah maju sudah ada pada genggaman bangsa Indonesia melalui Proklamasi kemerdekaan tersebut. Sebagai negara yang baru memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia mendapat simpati dari bangsa-bangsa di dunia. Hal ini tampak dari adanya pengakuan negara lain terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebagai sebuah negara merdeka, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang - Undang Dasar (UUD 1945) dan pemilihan Presiden yaitu Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden.

Semula rakyat Indonesia menyambut dengan senang hati kedatangan Sekutu, karena mereka mengumandangkan perdamaian. Akan tetapi, setelah diketahui bahwa Netherlands Indies Civil Administration (NICA) di bawah pimpinan Van der Plass dan Van Mook ikut di dalamnya,sikap rakyat Indonesia menjadi curiga dan bermusuhan. NICA adalah organisasi yang didirkanorang-orang Belanda yang melarikan diri ke Australiasetelah Belanda menyerah pada Jepang. Organisasi ini semula didirikan dan berpusat di Australia.

Keadaan bertambah buruk karena NICA mempersenjatai kembali KNIL setelah dilepas Oleh Sekutu dari tawanan Jepang. Adanya keinginan Belanda berkuasa di Indonesia menimbulkan pertentangan, bahkan diman-mana terjadi pertempuran melawan NICA dan Sekutu. Tugas yang diemban oleh Sekutu yang dalam hal ini dilakukan oleh Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) ternyata memiliki agenda yang terselubung. Kedatangan pasukan Sekutu justru diboncengi oleh NICA yang tidak lain adalah orang-orang Belanda yang ketika Jepang dating melarikan diri ke Australia dan membentuk kekuatan di sana. Mereka memiliki keinginan untuk menghidupkan kembali Hindia Belanda. Dengan demikian sikap Indonesia yang semula menerima kedatangan Sekutu menjadi penuh kecurigaan dan kemudian berkembang menjadi permusuhan.

Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya

Peristiwa di Surabaya itu merupakan rangkaian peristiwa yang dimulai sejak kedatangan pasukan Sekutu dengan bendera AFNEI di Jawa Timur. Khusus untuk Surabaya, Sekutu menempatkan Brigade 49, yaitu bagian dari divisi ke-23 Sekutu. Brigade 49 dipimpin Brigjen A.W.S. Mallaby yang mendarat 25 Oktober 1945. Pada mulanya pemerintah Jawa Timur enggan menerima kedatangan Sekutu. Kemudian dibuat kesepakatan antara Gubernur Jawa Timur R.M.T.A.

Suryo dengan Brigjen A.W.S. Mallaby. Kesepakatan itu adalah sebagai berikut.

1. Inggris berjanji tidak mengikutsertakan angkatan perang Belanda

2. Menjalin kerja sama kedua pihak untuk menciptakan kemanan dan ketentraman

3. Akan dibentuk kontrak biro

4. Inggris akan melucuti senjata Jepang

Dengan kesepakatan itu, Inggris diperkenankan memasuki kota Surabaya. Ternyata pihak Inggris ingkar janji. Itu terlihat dari penyerbuan penjara Kalisosok 26 Oktober 1945. Inggris menduduki pangkalan udara Tanjung Perak tanggal 27 Oktober 1945, serta menyebarkan pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata – senjata mereka. Kontrak senjata antar Sekutu dan rakyat Surabaya sudah terjadi sejak 27 Oktober 1945. Karena terjadi kontak senjata yang dikhawatirkan meluas, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta mengadakan perundingan. Kedua belah pihak merumuskan hasil perundingan sebagai berikut.

1. Surat-surat selebaran/pamflet dianggap tidak berlaku

2. Serikat mengakui keberadaan TKR dan Polisi Indonesia

3. Seluruh kota Surabaya tidak lagi dijaga oleh Serikat, sedangkan kamp – kamp tawanan dijaga bersama - sama Serikat dan TKR

4. Tanjung Perak dijaga bersama TKR, Serikat, dan Polisi Indonesia

Walaupun sudah terjadi perundingan, akan tetapi di berbagai tempat di kota Surabaya tetap terjadi bentrok senjata antara Serikat dan rakyat Surabaya yang bersenjata. Pertempuran seru terjadi di Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Gedung itu dikepung oleh para pemuda yang menuntut agar pasukan A.W.S. Mallaby menyerah. Tuntutan para pemuda itu ditolak pasukan Serikat. Karena begitu gencarnya pertempuran di sana, akibatnya terjadi kejadian fatal, yaitu meninggalnya A.W.S. Mallany tertusuk bayonet dan bambu runcing.

Peristiwa ini terjadi tanggal 30 Oktober 1945. Dengan meninggalnya A.W.S. Mallaby, pihak Inggris memperingatkan rakyat Surabaya dan meminta pertanggungjawaban. Mereka mengancam agar rakyat Surabaya menyerah dan akan dihancurkan apabila tidak mengindahkan seruan itu. Ultimatum Inggris bermakna ancaman balas dendam atas pembunuhan A.W.S. Mallaby disertai perintah melapor ke tempat-tempat yang ditentukan. Disamping itu, pemuda bersenjata harus menyerahkan senjatanya. Ultimatum Inggris itu secara resmi ditolak rakyat Surabaya melalui pernyataan Gubernur Soerjo. Karena penolakan itu, pertempuran tidak terhindarkan lagi, maka pecahlah pertempuran pada tanggal 10 November 1945.

Sekutu mengerahkan pasukan infantri dengan senjata-senjata berat. Peristiwa heroik ini berlangsung hampir tiga minggu. Dalam pertempuran tersebut, melalui siaran radio, Bung Tomo membakar semangat arek-arek Suroboyo. Pertempuran yang memakan korban banyak dari pihak bangsa Indonesia ini diperingati sebagai Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Peringatan itu merupakan komitmen bangsa Indonesia yang berupa penghargaan terhadap kepahlawanan rakyat Surabaya sekaligus mencerminkan tekad perjuangan seluruh bangsa Indonesia.

Pertempuran Ambarawa

Pertempuran ini berlangsung tanggal 20 November sampai dengan 15 Desember 1945 antara TKR dan pasukan Inggris. Peristiwa itu berawal dari kedatangan tentara sekutu di Semarang tanggal 20 Oktober 1945. Tujuan semula pasukan itu adalah mengurus tawanan perang. Akan tetapi, ternyata mereka diboncengi oleh NICA yang kemudian mempersenjatai para tawanan.

Di Ambarawa tanggal 20 Oktober 1945 pecahlah pertempuran antara TKR yang dipimpin Mayor Sumarto dengan tentara Serikat. Dalam pertempuran itu gugur Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas. Dengan gugurnya Kolonel Isdiman, komando pasukan diambil alih oleh Letnan Kolonel Sudirman yang saat itu menjabat sebagi panglima divisi Banyumas. Pasukan Serikat menggunakan para tawanan Jepang yang telah dipersenjatai untuk ikut bertempur. Mereka juga mengerahkan tank dan senjata berat lainnya.

Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak. Setelah bertempur selama empat hari, akhirnya pasukan Indonesia berhasil mengusir tentara Serikat dari Ambarawa dan memukul mundur mereka sampai Semarang.

Medan Area

Mr. Teuku M. Hassan yang telah diangkat menjadi gubernur mulai membenahi daerahnya. Tugas pertama yang dilakukan Gubernur Sumatera ini adalah menegakkan kedaulatan dan membentuk Komite Nasional Indonesia untuk wilayah Sumatera. Oleh karena itu, mulai dilakukan pembersihan terhadap tentara Jepang dengan melucuti senjata dan menduduki gedung-gedung pemerintah. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di Medan mendarat pasukan Serikat yang diboncengi oleh NICA. Para Pemuda Indonesia dan Barisan Pemuda segera membentuk TKR di Medan. Pertempuran pertama pecah tanggal 13 Oktober 1945 ketika lencana merah putih diinjak - injak oleh tamu di sebuah hotel. Para pemuda kemudian menyerbu hotel tersebut sehingga mengakibatkan 96 korban luka - luka. Para korban ternyata sebagian orang-orang NICA. Bentrokan antar Serikat dan rakyat menjalar ke seluruh kota Medan. Peristiwa kepahlawanan ini kemudian dikenal sebagai pertempuran “Medan Area”.

Bandung Lautan Api

Istilah Bandung Lautan Api menunjukkan terbakarnya kota Bandung sebelah selatan akibat politik bumi hangus yang diterapkan TKR. Peristiwa itu terjadi tanggal 23 Maret 1946 setelah ada ultimatum perintah pengosongan Bandung oleh Sekutu. Seperti di kota - kota lainnya, di Bandung juga terjadi pelucutan senjata terhadap Jepang. Di pihak lain, tentara Serikat menghendaki agar persenjataan yang telah dikuasai rakyat Indonesia diserahkan kepada mereka. Para pejuang akhirnya meninggalkan Bandung, tetapi terlebih dahulu membumihanguskan kota Bandung. Peristiwa tragis ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api.

 Tragedi Nasional (Masa Orde Lama)

Tragedi nasional adalah suatu rangkaian peristiwa yang menimpa bangsa Indonesia. Tragedi ini tentu membawa akibat yang sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Peristiwa-demi peristiwa terjadi pada bangsa Indonesia sekaligus merupakan ancaman, tantangan dan hambatan. Peristiwa - peristiwa tersebut sangat mengganggu upaya menata kembali bangsa Indonesia setelah mencapai kemerdekaan.

Pemberontakan PKI Madiun 1948

Peristiwa Madiun tidak dapat dipisahkan dari pembentukn Fron Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948. FDR adalah kumpulan beberapa partai seperti partai Sosialis, Pesindo, partai Buruh, PKI dan Sobsi. Peristiwa Madiun itu diawali dari kota Solo yang dilakukan oleh para pengikut Muso dan Amir Syarifuddin. Pada tahun 1948 Muso kembali dari Rusia. Sekembalinya itu Musobergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Ajaran yang diberikan pada para anggota PKI adalah mengadu domba kesatuan nasional dengan menyebarkan teror. Pada tanggal 18 September 1948 di Madiun tokoh - tokoh PKI memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Orang - orang yang dianggap musuh politiknya dibunuh oleh PKI.

Dengan terjadinya peristiwa Madiun tersebut, pemerintah dengan segera mengambil tindakan tegas. Pemberontakan Madiun itu dapat diatasi setelah pemerintah mengangkat Gubernur Militer Kolonel Subroto yang wilayahnya meliputi Semarang, Pati dan Madiun. Walaupun dalam menghancurkan kekuatan PKI dalam peristiwa Madiun menelan banyak korban, namun tindakan itu demi mempertahankan Kemerdekaan yang kita miliki. Ketika Belanda melakukan agresi terhadap Republik Indonesia, PKI justru menikam dari belakang dengan melaukan pemberontakan yang sekaligus dapat merepotkan pemerintah Republik.

Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan)

Salah seorang yang juga menjadi dalang dalam pemberontakan Andi Aziz adalah Dr. Chr. R.S. Soumokil datang ke Ambon. Ketika itu Soumokil menjabat sebagai Jaksa Agung Negara Bagian Indonesia Timut (NIT). Dia mempengaruhi pada anggota KNIL agar membentuk Republik Maluku Selatan (RMS). RMS kemudian diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pemerintah berusaha mengakhiri teror yang dilakukan oleh gerombolan RMS terhadap rakyat Maluku Tengah. Walaupun sudah dilakukan upaya damai, namun RMS tetap melakukan terror terhadap rakyat.

Pemerintah kemudian mengambil jalan dengan mengerahkan pasukan untuk meredam pemberontakan tersebut. Pada 14 Juli 1950 pasukan dari APRIS mulai mendarat di Maluku. Pada bulan Desember 1950 seluruh Maluku Tengah dapat dikuasai oleh APRIS. Para pemberontak melarikan diri ke pulau Seram. Pada tanggal 2 Desember 1953 Somoukil dapat ditangkap dan dalam Mahkamah Militer Luar Biasa dia dijatuhi hukuman dengan pidana mati.

Gerakan 30 September 1965 (G.30 S / PKI)

Sebagai fakta sejarah setiap orang Indonesia tidak akan melupakannya, bahwa di negara ini pernah terjadi peristiwa di tahun 1965 yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (G30 S/PKI) . Pada dini hari 1 Oktober 1965 mereka membunuh enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat. Kesemuanya dibawa ke Desa Lubang Buaya sebelah Selatan pangkalan Udara Utama Halim Perdana Kusuma. Mereka itu adalah:

-       Menteri / Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) Letnan Jenderal Ahmad Yani

-       Deputy II Men/Pangad, Mayor Jenderal R.Soeprapto

-       Deputy III Men/Pangad, Mayor Jenderal Harjono Mas Tirtodarmo

-       Asisten I Men/Pangad, Mayor Jenderal Siswodo Parman

-       Asisten IV Men/Pangad Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan

-       Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Soetojo Siswomihardjo.

-       Letnan Satu Pierre Andrean Tendean

Peristiwa G 30 S/PKI ternyata menjadi pemicu aksi protes terhadap kepemimpinan Soekarno, bahkan dituduhkan bahwa Soekarno ada di balik peristiwa tersebut. Aksi - aksi tuntutan penyelesaian yang seadil - adilnya terhadap pelaku G 30 S/PKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh kesatuan aksi pemuda, mahasiswa dan pelajar KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Aksi mogok demonstrasi mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1966 di halaman Universitas Indonesia.

Di samping itu juga mereka melakukan aksi corat - coret serta tempelantempelan pada kendaraan - kendaraan bermotor yang antara lain berbunyi mengecam kepemimpinan Soekarno dan PKI. Mereka bertekad akan terus mogok sampai tuntutan mereka terpenuhi. Khususnya kendaraan-kendaraan ABRI diberi jalan dan disambut dengan meriah “hidup ABRI”. Peranan Amerika nampaknya besar di balik peristiwa ini, sebagai introspeksi diri bahwa semua ini terjadi karena kondisi politik di dalam negeri tidak stabil. Dari aksi para mahasiswa tersebut menghasilkan sebuah keputusan politik bersama yang dikenal dengan nama Tri Tura (Tiga Tuntutan Rakyat) yang isinya:

-       Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya yang bernaung dibawahnya

-       Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G 30 S/PKI

-       Turunkan harga / perbaikan ekonomi

Untuk menjawab tuntutan tersebut maka Kabinet Dwikora mengadakan sidangnya di Istana Negara pada hari Jumat tanggal 11 Maret 1966 yang dipimpin oleh Soekarno. Sidang dimulai pukul 09.00, semua menteri nampak semua hadir, kecuali Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto karena sakit flu.

Presiden Sukarno mendapat laporan bahwa di luar istana terdapat pasukan liar dengan kekuatan satu kompi mengepung istana. Ia langsung berhenti memimpin sidang, kemudian berangkat ke Istana Bogor. Sidang kemudian dilanjutkan oleh Dr. Leimena untuk kemudian ditutup sehingga dapat dikatakan sidang ini gagal. Melihat kejadian ini maka Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen Amir Mahmud dan Brigjen M.Yusuf segera melaporkan situasi yang terjadi di Istana kepada Letjen Soeharto. Ketiga perwira itu juga meminta ijin kepada Menteri / Pangad untuk menemui Presiden Soekarno di Bogor guna melaporkan situasi sebenarnya di Jakarta.

Sore hari ketiga perwira itu menghadap Presiden yang didampingi oleh Dr. Soebandrio, Dr. Chairul Saleh dan Dr. Leimena, sementara itu ke Bogor disusul oleh ajudan Presiden Brigadir Jenderal M. Sabur. Ketiga perwira ini mencoba menyakinkan presiden bahwa satu-satunya orang yang dapat menguasai siatuasi dewasa ini ialah Letjen Soeharto. Maka diajukan saran agar Presiden memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto mengambil langkah-langkah pengamanan dan penertiban keadaan.

Dan setelah mengadakan pembicaraan dan pembahasan yang cukup mendalam akhirnya Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 memberikan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto, surat mini dikenal dengan nama Supersemar. Secara umum Supersemar mempunyai arti penting, di antaranya:

Keluarnya Supersemar merupakan tonggak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dalam periodisasi sejarah Indonesia mulai dikenal Orde Baru. Dengan Supersemar menyebabkan Letnan Jenderal Soeharto mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketertiban serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden demi keutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Lama

Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno ini Indonesia terkenal mendapat sorotan tajam oleh dunia internasional. Bukan hanya keaktifannya dan juga peranannya di kancah internasional tetapi ide-ide serta kebijakan luar negerinya yang menjadi panutan beberapa negara pada saat itu. Masa orde lama merupakan titik awal bagi Indonesia dalam menyusun strategi dan kebijakan luar negerinya. Dasar politik luar negeri Indonesia digagas oleh Hatta dan beliau juga yang mengemukakan tentang gagasan pokok non - Blok. Gerakan non - Blok merupakan ide untuk tidak memihak antara blok Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang diwakili oleh USSR. Perang ideologi anatara kedua negara tersebut merebah ke negara-negara lain termasuk ke negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara pencetus non-Blok dan menjadi negara yang paling aktif dalam menyuarakan anti memihak antara kedua blok tersebut. Indonesia juga menegaskan bahwa politik luar negerinya independen (bebas) dan aktif yang hingga kini kita kenal dengan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia merupakan salah satu negara yang berani keluar dari PBB dalam menyatakan keseriusan sikapnya. Namun nyatanya pada masa orde lama Indonesia tidak menerapkan sepenuhnya politik bebas aktif yang dicetuskannya. Secara jelas terlihat Indonesia pada saat itu cenderung berporos ke Timur dan dekat dengan negara-negara komunis seperti Cina dan USSR dibandingkan dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat. Presiden Soekarno juga menetapkan politik luar marcusuar dimaana dibuat poros Jakarta - Peking - Phyongyang. Hal ini menyulut kontrofersi dimata dunia internasional, karena Indonesia yang awalnya menyatakan sikap sebagai negara non - Blok menjadi berpindah haluan. Hal ini membuat tidak berjalan dengan efektifnya politik luar negeri bebas aktif saat itu.

Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru merupakan masa dimana Indonesia memasuki masa demokrasi Pancasila. Segala kebijakan harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sehingga tidak terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri Indonesia. Pada masa Orde Baru dimana masa kepemimpinan presiden Soeharto Indonesia mengalami kemajuan dalam sektor pembangunan dalam negeri, penguatan pertanian dan menjadi negara swasembada pangan. Dalam pengambilan keputusan luar negeri presiden Soeharto tetap menerapkan perinsip politik luar negeri bebas aktif dimana peran Indonesia dalam dunia Internasional terlihat dan juga Independen (bebas) dalam menentukan sikap. Pada masa Orde Baru pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif secara efektif. Peranan Indonesia pada masa Orde Baru terlihat jelas dengan peran aktif dalam acara-acara tingkat dunia. Kerjasama diperluas dalam berbagai sektor terutama sektor perekonomian, Indonesia juga secara cepat memberikan tanggapan akan isu-isu yang muncul dalam dunia internasional. Politik Luar negeri Indonesia yang bebas aktif pada masa Orde Baru dapat membawa Indonesia baik di mata dunia. Namun beberapa pihak menilai bahwa pada masa presiden Soeharto yang jelas anti komunisme hubungan dengan negara-negara komunis tidak terlalu baik. Kecenderungan hubungan Indonesia pada masa Orde Baru adalah mengarah kepada negara-negara Barat yang pada masa presiden Soekarno terabaikan.

Masa Reformasi

Setelah runtuhnya rezim Soeharto yang memerintah selama 32 tahun di Indonesia dengan berbagai kebijakan luar negeri yang dianggap baik dan menjunjung tinggi nilai - nilai Pancasila serta perinsip dasar politik luar negeri bebas aktif kini Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah. Rezim presiden Soeharto di paksa turun oleh mahasiswa dan kalangan yang menginginkan perubahan bagi Indonesia. Citra baik politik luar negeri dimata dunia tidak dibarengi oleh citra baik dalam politik dalam negeri. Banyaknya tindak korupsi, Kolusi dan nepotisme di dalam negeri membuat Indonesia mengalami krisis sehingga terlilit hutang luar negeri. 

Semasa reformasi pemerintah Indonesia dianggap tidak memiliki seperangkat formula kebijakan luar negeri yang tepat dan tegas dalam menunjukan citra negara Indonesia. Pemerintah semasa reformasi dari kepemimpinan Gus Dur , Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim bahwa pemerintahannya tetap menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Menelaah kembali semasa pemerintahan presiden Gus Dur, dimana Indonesia baru memasuki tahapan baru dalam pemerintahannya. Setelah menggulingkan rezim presiden Soeharto yang dianggap rezim yang diktator, Indonesia memasuki tahapan dimana Demokrasi lebih ditegakkan. Pemerintahan Gus Dur dianggap yang paling kontroversial, beliau ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel namun menuai begitu banyak tentangan dari dalam negeri.

Politik luar negeri yang dijalankannya masih menggunakan formula lama yaitu politik luar negeri bebas aktif. Lalu beralih masa presiden Megawati, Indonesia dilanda begitu banyak tindak terorisme di dalam negeri. Sehingga fokus utama adalah memberantas tindak terorisme dalam negeri. Dalam politik luar negerinya pun terfokus bagaimana meningkatkan keamanan nasional dan juga ikut berperan aktif dalam memberantas tindak terorisme di dunia internasional. Indonesia bekerjasama dengan negera - negara di dunia terutama negara Amerika Serikat dalam memerangi tindak terorisme.

Memasuki pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pemerintah Indonesia tetap memfokuskan respon tentang tindak terorisme. Lalu bermunculan isu - isu lain seperti isu lingkungan dan isu perekonomian. Dalam beberapa hal saat ini Indonesia dianggap memiliki peranan yang besar di kancah internasional. Namun seakan - akan pemerintah Indonesia saat ini tidak memiliki sikap yang jelas dan tegas dalam mengambil keputusan. Presiden SBY mengatakan kebijakan politik luar negerinya masih tetap mengikuti prinsip bebas aktif dan lebih kepada "Thousand friends, zero anemy".

Saat ini muncul pertanyaan, apakah masih relevan politik luar negeri yang bebas akktif diterapkan dan digunakan oleh pemerintah saat ini dengan situasi dan kondisi dunia yang jelas berbeda dengan kondisi dimana politik luar negeri ini dicetuskan? Pada dasarnya politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif masih relevan dipergunakan namun seperangkat formula kebijakan yang dikeluarkan harus tegas menunjukan sikap Indonesia bukan sebagai "Yes Man". Politik luar negeri saat ini tidak jelas menggunakan prinsip apa dan seakan - akan hanya mengikuti prinsip aktif namun tidak independen.

Daftar Pustaka

1.    http://mufidfareza.blogspot.co.id/2014/05/pergerakan-nasional-sampai-kemerdekaan.html

2.    Moedjanto. 1988. Indonesia Abad Ke-20 1 Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati. Yogyakarta; Kanisius

3.    http://muliadinatad.blogspot.co.id/2015/04/sejarah-indonesia-sesudah-merdeka.html

4.    http://www.kompasiana.com/aditabella/periodisasi-politik-luar-negeri-indonesia-dari-masa-orde-lama-hingga-masa-reformasi_55006a6ca33311926f510fed