Minggu, 27 November 2016
Senin, 21 November 2016
Priodisasi Pergerakan Pemuda di Indonesia
Priodisasi
Pergerakan Pemuda di Indonesia
Perbedaan Gerakan Bangsa Indonesia
Sebelum dan Sesudah tahun 1900
a) Gerakan Bangsa Indonesia Sebelum 1900
Reaksi
perlawanan terhadap penjajahan Belanda:
1. Perlawanan lokal (kedaerahan)
2. Perlawanan negatif:
a. pindah tempat atau mengundurkan diri ke
daerah yang tidak atau belum terjangkau
b. mencari perlindingan kepada ilmu gaib.
3. Perlawanan yang irasionil, yang
tergantung kepada kekuatan seorang pemimpin yang karismatis.
4. Belum terpikirkan bagaimana tindak lanjut
(follow-up) daripada gerakan tersebut.
b) Gerakan Bangsa Indonesia Setelah 1900
Reaksi
perlawanan terhadap penjajahan Belanda:
1. Perlawanan bersifat nasional yaitu
meliputi seluruh indonesia
7. Perlawanan yang positif (senjata dan
taktik modern).
8. Perlawanan itu diorganisir secara teratur
dan rasionil.
9. Sudah ada tindak lanjut.
Faktor-faktor yang menyebabkan
pertumbuhan pergerakan nasional.
Faktor yang mempengaruhi gerakan
nasional dan nasionalisme di Indonesia adalah faktor yang datang dari dalam dan
luar negeri.
Adapun
faktor atau sebab - sebab yang berasal
dari dalam negeri (intern) ialah:
1. Penderitahan akhibat penjajahan.
2. Kesatuan
Indonesia dibawah Pax Neerlandica
memberi jalan kearah kesatuan
bangsa.
3. Pembangunan komunikasi antar pulau.
4. Pembatasan penggunaan atau penyebaran bahasa
Belanda dan penggunaan bahasa Melayu dipopulerkan.
5. Undang-undang desentralisasi 1903
(pembentukan kotapraja)
6. Pergerakan kebangsaan di Indonesia dapat
juga disebut sebagai reaksi terhadap semangat kedaerahan.
7. Inspirasi kejayaan Sriwijaya dan Majapahit.
Faktor
atau sebab-sebab yang berasal dari luar negeri (ekstern) adalah :
1. Ide-ide barat yang masuk lewat
pendidikan barat yang
modern menggantikan pendidikan tradisionil.
2. Kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905
mengembalikan kepercayaan bangsa Indonesia akan kemampuan diri sendiri.
3. Pergerakan dan perjuangan bangsa lain
menentang penjajahan: India,
Turki, Irlandia dan lain-lain.
Berdirinya Organisasi Pergerakan
Nasional
Pergerakan nasional menentang
penjajahan berhasil membangun RI sebagai suatu negara yang merdeka dan
berdaulat. Adapun gerakan nasional sebagai wujud dari nasionalisme adalah
berdirinya organisasi yang bersifat nasioanal antara lain adalah berdirinya:
1. Boedi
Oetomo (BO) atau Budi Utomo (BU).
Didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa
Stovia (sekolah untuk mendidik dokter-dokter pilihan) di Jakarta yaitu: Sutomo,
Gunawan, Suraji dan sebagainya, pada tanggal 20 Mei 1908. Inspirasi
pendiriannya datang dari dokter Wahidin Sudirohusodo dari Yogyakarta, 1906
mendirikan Yayasan Bea Siswa (Studie-fonds), maksudnya merupakan "budi
ingkang utami". Begitulah kemudian nama organisasi pemuda-pemuda tadi
mendapatkan namanya "Budi Utomo".
Berdirinya Budi Utomo menandai
perkembangan baru dalam sejarah bangsa Indonesi dan tanggal berdirinya selalu
diperingati bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sifat BU pada
mulanya adalah keanggotaannya yang terbatas pada golongan elite Jawa yang
umumnya terdiri dari golongan kaum intelektual.
2. Sarekat
Dagang Islam 1911-1912.
Revolusi Cina pada 10-10-1911
bergema pula di Indonesia. Orang-orang Cina di perantauan sadar akan harga diri
mereka, lalu mendirikan ikatan - ikatan yang eksklusif, ikatan-ikatan yang
sangat mementingkan diri sendiri dan bercorak nasionalis Cina (realistis).
Kedudukan mereka dibidang ekonomi sangat kuat. Pedagang-pedagang batik merasa
terdesak atau dirugikan. Karena itu untuk mengahadapi mereka, pedagang - pedagang
batik dari Surakarta di bawah ppimpinan Haji Samanhudi mendirikan Sarekat
Dagang Islam. Hubungan antara pedagang - pedagang Cina dan Indonesia menjadi
begitu tegang. Antar pemuda terjadi perkelahian-perkelahian. SDI
bertanggungjawab namun demikian SDI kemudian dilarang.
3. Sarekat
Islam
Pada hakekatnya SI merupakan
kelanjutan dari SDI, atau SDI dengan baju baru. Dasar organisasi: persatuan
bangsa dengan islam sebagai tali atau simbol persatuan, sedang tujuannya:
kemajuan perdagangan, kemajuan hidup kerohanian dan menggalang persatuan
diantara umat Islam. SI merupakan partai yang diorganisir oleh kelas pengusaha
kecil Indonesia. Agama Islam dijadikan umpan untuk menarik minat dukungan
golongan mereka ini.
4. Muhammadiyah
Organisasi ini didirikan pada
tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh K.H. Akhmad Dakhlan. Tujuan
organisasi ini yaitu pemurnian agama Islam dari unsur-unsur non Islam. Aliran
wahabi (Arab) dan Muh. Abduh (Mesir) menjadi pengaruh dari organisasi ini.
Tujuan
dari pergerakan ini adalah :
1. Menyesuaikan
diri dengan kemajuan jaman (modernisasi) sehingga orang islam tidak hanya paham
tentang ajaran- ajaran agama tetapi juga pengetahuan modern.
2. Memurnikan
diri dari unsur-unsur non-islam, terutama
tradisi Jawa yang dianggap salah dan menyimpang atau bertentangan dengan
ajaran Islam.
5. Indische
Partij
IP merupakan organisasi
"politik murni" yang pertama kali didirikan pada 6 September 1912.
Pendirinya adalah tiga serangkai yaitu : E.F.E. Douwes Dekker, Dr. Cipto
Mangunkusumo dan R.M. Suwardi Suryaningrat, yang kelak lebih dikenal dengan
nama Ki Hajar Dewantara (KHD). Pemimpin-pemimpin IP adalah orang-orang yang
agresif dan berani dalam menentang pemerintah kolonial. Pergerakan ini
berdasarkan nasionalisme (kebangsaan), adapun tujuannya adalah :
1. Jangka
pendek : mempersatukan seluruh bangsa India
(termasuk Indo-Eropa yang mau mengakui dasar pergerakan tadi )
2. Jangka
panjang : mencapai India merdeka
Sikap
pergerakan ini terhadap pemerintah Belanda yaitu tegas-tegas non-kooperasi yang
diilhami oleh perasaan tidak puas, antara lain :
a.
Golongan Indonesia karena kehilangan
peranan yang berarti dalam politik dan sosial ekonomi
b.
Golongan Indo-Eropa karena merasa dianaktirikan oleh masyarakat dan pemerintah Belanda dan merasa
terjepit dalam pergaulan sosial, kehidupan politik dan ekonomi (merasa
diperlakukan lebih rendah daripada orang Belanda totok).
6. ISDV
(Indische Social Democratische Vereniging): 1914
Pada tahun 1913, seorang sosialis
Belanda yang bernama : Hendriek Sneevlier datang ke Semarang dan pada tahuhn
berikutnya mendirikan ISDV yang merupakan perkumpulan Marxistis. Semarang
memeng menguntungkan sebabnya :
1. Banyak
terdapat buruh, unsur utama pendukung Marxisme
2. Adanya
organisasi yang telah berkembang, yaitu SI yang sesuai dengan taktik ISDV
mencari pendukung, yaitu infiltrasi ketubuh SI dan dengan demikian dapat
merebut massa pendukungnya. Jadi ISDV merupakan perkumpulan yang merintis
berdirinya PKI, ia mempersiapkan kader-kader bagi partai itu.
Perkembangan Politik Sekitar Perang
Dunia I
Dalam Perang Dunia I, Nederland
mengambil sikap netral, namun situasi perang mempersulit pula hubungan antara
Nederland dan Indonesia. Situasi tersebut menjadi salah satu sebab pergerakan
yang ada menjadi semakin radikal. BU dan SI menuntut diadakannya milisi bagi
bumi putera India-Belanda. Pada tahun 1916 telah diterima suatu undang-undang
tentang pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) ditingkat pusat. Hal ini yang
membuat partai-partai yang bersifat radikal masuk dalam Dewan rakyat hal ini
menyebabkan berkembangnya salah satu aliran sosialisme ke Indonesia lewat ISDV.
Maka perkembangan politik di Indonesia semakin kuat dan banyak organisasi
politik tumbuh dengan subur dan semakin terang-terangan. Menurut aturan tambahan
yang mulai berlaku sejak September 1919 hak berserikat diakui penuh, termasuk
mendirikan partai-partai politik. Tetapi cara mempergunakn hak itu dapat
dibatasi oleh keputusan raja (koninklijk Besluit) hal ini dapat dilihat dari
berdirinya organisasi politik nasional misalnya :
1. Perserikatan
Komunis India
ISDV pada tanggal 23 Mei 1920 telah
menjelma menjadi PKI, partai ini berkembang cepat karena propagandaanya yang
sangat menarik, memiliki pemimpin-pemimpin yang berjiwa kerakyatan dan pandai
merebut massa rakyat. Namun kekuatan sesungguhnya terletak pada
anggota-anggotanya dari kalangan buruh. Sejak lahirnya PKI selalu berusaha
mengembangkan kekuatan organisasi dan idiologinya.
Pada Desember 1920 PKI menjadi
anggota komintern sebab perkembangan kapitalisme berarti perkembangan poletariat.
Pada tahun 1921, ketika diadakan konggres di Semarang PKI sudah sungguh-sungguh
bercorak internasional, terbukti dalam konggres itu Lenin dan Trotsky mendapat
sanjungan hebat. Untuk mendalami ajaran komunis, PKI mengadakan kursus-kursus
politik, yang memberi uraian tentang pokok-pokok Marxisme- Komunisme. Tetapi
kemudian partai ini dilarang oleh pemerintah.
2. Perhimpunan
Indonesia
Pada tahun 1908, bersama dengan
didirikannya BU, didirikanlah perkumpulan pelajar di Belanda yang disebut Indische
Vereniging (perhimpunan India). Sejumlah pelajar indonesia mendirikan
perkumpulan itu dengan tujuan kekeluargaan semata-mata karena merasa senasib
sepenanggungan di perantauan. Masyarakat Belanda menaruh simpati dan memberikan
bantuan terhadap mereka.
PI juga memberikan corak baru bagi
perkembangan pergerakan kebangsaan, karena pada tahun 1923 PI mengeluarkan
suatu pernyataan politik yang konsepnya telah disepakati pada akhir tahun 1922.
Tujuan perkumpulan juga dipertegas : Indonesia Merdeka. Asas politik
perjuangannya adalah berdikari (self help) dan tidak meminta- minta
(not-mendicancy). Karena itu sikapnya terhadap pemerintah kolonial antipati dan
non-kooperasi (tidak bekerjasama).
Untuk mempermudah perkembangannya
dan mempropa-gandakan ide-idenya, PI mempunyai alat komunikasi berupa majalah
yang semula bernama India Putera, tetapi kemudian diubah menjadi Indonesia
Merdeka, untuk mempertegas tujuan yang hendak dicapai. Dalam usaha
memperjuangkan tujuannya PI menyebarkan keyakinan :
a. Perlunya
persatuan seluruh nusa Indonesia.
b. Perlunya
seluruh rakyat indonesia diikutsertakan.
c. Adanya
pertentangan antara penjajah dan terjajah yang tidak boleh dikaburkan.
d. Memulihkan
kerusakan jasmani dan rohani rakyat.
3. Partai
Nasional Indonesia
Pergerakan ini didirikan di Bandung
pada tanggal 4 Juli 1927 oleh sejumlah pejuang kemerdekaan diantaranya:
Sukarno, Iskak Cokroadisuryo, Cokro Aminoto, Samsi, Sartono, Budiarto, Sunario
dan Anwari. PNI dalam mengobarkan semangat nasional secara meluas, karena
semangat nasional itu harus disalurkan. Untuk itu Bung Karno mengajukan Trilogi
sebagai pegangan perjuangan :
a. Kesadaran nasional
b. Kemauan nasional
c. Perbuatan nasional
Dasar PNI adalah : Marhaenisme
(sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi ). Menurut Bung Karno Marhaeinisme
adalah suatu idiologi kerakyatan yang mencita-citakan terbentuknya masyarakat
sejahtera secara merata. Adapun tujuan PNI adalah ; Mencapai Indonesia merdeka.
Karena adanya golongan yanag pro
dan kontra, maka kemudian timbullah dua partai baru, yaitu:
a.
Partindo (pendiri: Sartono)
b. PNI
baru (pendiri: pemimpin yang kontra)
4. Pergerakan
wanita
Pergerkan wanita yang mula-mula
berupa pergerakan sosial, yaitu suatu gerakan yang berjuang untuk menaikkan
derajat (kedudukan) wanita dalam masyarakat. Sering dinamakan pergerakan
emansipasi.
Pergerakan wanita dipelopori oleh
RA. Kartini (1879-1904) menurutnya, wanita mengalami nasib yang buruk karena
kurangnya pendidikan mereka, sehingga dalam banyak hal hidup mereka tergantung
pada laki-laki. Karyanya yang terkenal adalah “Habis Gelap Terbitlah Terang”.
Jasanya selalu dikenang oleh bangsa ini, maka untuk menghargai jasa-jasanya
tersebut, tanggal 21 April diplot sebagai hari kartini. Disamping R.A Kartini,
bangsa Indonesia mengenal nama Ibu Dewi Sartika dari Bandung. Pejuang kemajuan
wanita lain yaitu Maria Walanda Maramis. Ia adalah puteri Minahasa yang lahir
pada tahun 1872. Panggilan persatuan kebangsaan mendorong perhimpunan-
perhimpunan wanita untuk mengadakan kongres persatuan Indonesia pertama pada
tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Pergerakan wanita yang bercorak
politik berdiri pada tahun 1931 di Bandung yaitu : Isteri Sedar. Tujuannya
ialah untuk mencapai Indonesia merdeka. Seorang pemimpinnya adalah Suwarni
Jayaseputra. Tahun 1932 berdiri pula Isteri Indonesia yang tujuannya mencapai
Indonesia Raya, pemimpinnya ialah Maria Ulfah dan Ny. Sunaryo Mangunpuspito.
Dengan demikian wanita tidak mau
ketinggalan. Bersama laki-laki mereka berjuang mencapai Indonesia Merdeka.
5. Sumpah
Pemuda 28 Oktober 1928
Pemuda-pemuda Indonesia tidak
ketinggalan, mereka mendirikan pada mulanya mendirikan perkumpulan-perkumpulan
pemuda lokal. Adapun tokoh-tokoh konggres pemuda yaitu Sugondo Joyopuspito
(Ketua), Muh. Yamin (Sekretaris), Abuhanafiah, W. R. Supratman, Sukarjo
Wiryoranoto, Kuncoro Purbopranoto, M. H. Thamrin.
a. Jong
Java
Dianggap anak dari BU, semula
bernama Tri Koro Darmo yang didirikan tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta. Tujuan
utamanya adalah mempersiapkan pemuda-pemuda menjadi pemimpin bangsa dikemudian
hari.
b. Lain-lain
daerah
Pemuda-pemuda lain daerah tidak mau
ketinggalan, pada tanggal 9 Desember 1917 berdirilah Jong Sumatranen Bond.
Meskipun perkumpulan ini merupakan wadah bagi pemuda-pemuda Sumatera, tetapi
perkumpulan ini aktif di Jawa karena disinilah tempat pemuda-pemuda bersekolah.
Pada tahun 1918 berdiri pula Jong Minahasa, lalu Jong Ambon dan Jong Celebes
(Sulawesi), Jong Borneo (Kalimantan).
Konggres
pemuda-pemuda Indonesia yang kedua diadakan pada 26 s/d 28 Oktober di Jakarta.
Para utusan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia mempertegas rasa
persatuan kebangsaan mereka dengan mengucapkan sumpah pemuda pada tanggal 28
Oktober 1928, pada hari terakhir penyelenggaraan konggres itu. Dan hari itu
kemudiam dikenal sebagai hari Sumpah Pemuda. Pada hari itu para utusan pemuda
mengucapkan sumpah yang berbunyi sebagai berikut :
- Pertama:
kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah
Indonesia.
- Kedua:
kami putra dan putri Indonesia menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.
- Ketiga:
kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia.
Karena pertimbangan politik, maka
rumusan Sumpah pemuda tersebut mengalami perubahan urutan ayat, yang intinya
satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa.
Disamping kesepakatan tersebut,
para pemuda juga menerima lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman sebagai lagu
kebangsaan dan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Pada
upacara penutupan konggres lagu kebangsaan itu dinyanyikan secara
instrumentalia.
Krisis Pergerakan
Pada tahun 1930-1935 masa
pergerakan kebangsaan mengalami masa krisis, yaitu hidup subur tidak dapat,
matipun tidak mau. Mengapa mengalami krisis ?
a. Pengaruh
krisis ekonomi 1929/1930
yang memaksa pemerintah tidak keras untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
b. Pembatasan
hak berkumpul dan berserikat
c. Tanpa
melalui suatu proses pengadilan
Gubernur Jendral dapat menyatakan
sesuatu pergerakan atau kegiatannya bertentangan dengan law and order sesuai
dengan Koninklijk Besluit tanggal 1 September 1919
d. Sebagai
akibat kerasnya pemerintah
kolonial, banyak pemuka
pergerakan nasional yang diasingkan. Antara lain Soekarno, Hatta, dan Syahrir.
Meskipun pada 1935 keadaan ekonomi
sudah normal kembali, pemerintah kolonial belum bersedia memulihkan kebebasan-kebebasan
politik karena disebabkan bukan saja oleh sifat konservatif pemerintah, tetapi
juga karena kegentingan dari luar yang mengganggun ketenangan pemerintah
India-Belanda yaitu bahaya kuning (ekspansi Jepang).
Ø Pergerakan nasional antara tahun 1935-1942
Parindra
Permulaannya
Parindra dipimpin oleh Dr. Sutomo sampai wafatnya tahun 1938. Kemudian diganti
oleh Wuryaningrat. Tokoh Parindra lain yang terkemuka adalah M.H Thamrin dari
kaum Betawi. Dasar Parindra adalah nasionalisme Indonesia raya. Tujuannya
adalah Indonesia mulia dan sempurna.
Gerindo
Partai
ini didirikan pada tahun1937 oleh bekas orang-orang Partindo. Tokoh- tokohnya
Sartono, AK Gani, Sanusi Pane, Sipahutar, Moh. Yamin dan sebagainya.
Ø Federasi Partai – Partai
Di
Indonesia terdapat berbagai pergerakan yang terpisah-pisah. Banyaknya
pergerakan di Indonesia memang kurang menguntungkan, namun ini sesuai dengan
sifat masyarakat Indonesia yang pluralistik dengan batas-batas kepentingan,
paham politik, paham agama, kesukuan, ras dan sebagainya. Sistem kepartaian itu
dipengaruhi dari Belanda.
Namun demikian partai-partai
menyadari perlunya persatuan, meskipun tidak dalam bentuk peleburan (fusi).
Selama masa pergerakan, ada beberapa kali percobaan untuk mempersatukan
partai-partai seperti:
a. Konsentrasi
Radikal
Yang sudah kita sebut dimuka (perkembangan
politik sekitar PDI) yang dibentuk pada 1918 oleh BU, SI, ISDP dan Insulinde.
Namun tidak bisa bertahan, karena perselisihan paham diantara
anggota-anggotanya.
b. PPPKI
(Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Partai Kebangsaan Indonesia)
Merupakan persatuan partai atau
pergerakan-pergerakan dalam bentuk federasi. Pendiriannya dipelopori oleh
Sukarno (PNI) yang begitu mendambakan persatuan. Anggota federasi itu PNI, PSI,
BU, Gerakan- gerakan daerah seperti Pasundan, Kaum Betawi, Sarekat Sumatra dan
studieclub - studieclub. Federasi ini
dibentuk dengan tujuan :
1. Mencegah
perselisihan antar partai
2. Menyatukan
organisasi
3. Mengembangkan
persatuan kebangsaan Indonesia
c. Gapi
(Gabungan Politik Indonesia)
Gapi berdiri pada 1939, dorongan langsung
pembentukan Gapi adalah penolakan petisi Sutarjo tahun 1938, padahal petisi itu
telah diterima oleh Volksraad. Anggotanya terdiri dari Parindra, Gerindo,
Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, PII dan Perhimpunan Politik Katolik
Indonesia.
d. MIAI
(Majelis Islam Ala Indonesia)
Merupakan federasi dari Muhammadiyah dan
Nahdatul Ulama, yang dibentuk pada 1937 di Surabaya. Federasi ini didirikan
khusus untuk maksud-maksud keagamaan dan persatuan Umat Islam.
e. PVPN
(Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri)
Didirikan pada 1929 di Jakarta dan
merupakan sentral sarekat-sarekat sekerja pegawai pemerintah. PVPN tidak
berpolitik. Ia semata-mata bertujuan memperbaiki kesejahteraan anggota.
f. Konfederasi
Pergerakan
Untuk menggalang persatuan yang lebih
kokoh, federasi- federasi pergerakan itu mengadakan konfederasi bernama
Konggres Rakyat Indonesia pada 1939 atas inisiatif Gapi. Anggotanya: Gapi,
MIAI, PVPN. Dan pada tahun 1941 namanya diubah menjadi Majelis Rakyat Indonesia.
Mengingat situasi dunia yang kritis, Majelis Rakyat Indonesia bersedia bekerja
sama dengan pemerintah. Namun kesediaan ini menimbulkan perpecahan dengan
demikian majelis sampai jatuhnya Indonesia ke tangan Jepang belum bisa
menghasilkan yang berarti.
Ø Usul Perubahan Kenegaraan Menjelang Perang
Dunia II
Pada 1935 kondisi sosial ekonomi
Indonesia sudah bebas dari pengaruh krisis ekonomi yang terjadi 5 tahun
sebelumnya. Kondisi sosial ekonomi sudah pulih, kaum pergerakan mengharapkan
agar hak - hak politik berdasarkan paham demokrasi dipulihkan juga.
Pergerakan rakyat mendesak agar
pemerintah suka mengadakan pembaharuan yang demokratis. Tuntutan penting yang
menghendaki pembaharuan itu ialah yang kemudian dikenal sebagai petisi Sutarjo
dan mosi Wiwoho, yaitu keduanya diajukan lewat dan dengan dukungan volksraad.
Bulan Nopember 1938 keluarlah putusan pemerintah Nederland yang menolak petisi.
Dengan ditolaknya petisi itu terbukti jelas bahwa perjuangan kemerdekaan lewat
volksraad tidak bermanfaat sebab suatu usul yang telah diterima lembaga ini toh
tidak dapat dilaksanakan.
Dengan demikian bangsa Indonesia
penuh kekecewaan, karena pemerintah Belanda meskipun dalam kondisi yang genting
tidak mau mengerti cita - cita (aspirasi) rakyat Indonesia akan kemerdekaan.
Karenanya bangsa Indonesia merasa tidak perlu melakukan pembelaan bila ada
serbuan dari luar, karena bangsa Indonesia tidak dipersiapkan untuk melakukan.
Jepang dengan kecepatan yang mengagumkan bergerak ke selatan dan dalam waktu
singkat Belanda harus menyerahkan tanggung jawabnya di Indonesia kepada Jepang
pada tanggal 9 Maret 1942. Sejak saat ini mulailah masa penjajahan Jepang yang
akan berlangsung kira-kira 3 1/2 tahun.
MASA PENJAJAHAN JEPANG
Hubungan Indonesia - Jepang sebelum 1942
Sudah sejak awal abad ini Jepang
menjadi imperialistis karena berbagai faktor, antara lain karena Jepang
dihadapkan kepada persoalan kepadatan penduduk. Kemajuan industri yang cepat
dan adanya pembatasan imigerasi ke Australia dan Amerika mendorong jepang
menjalankan imperialisme modern.
Sesudah PD I minat terhadap
Indonesia bangkit. Alasan idiil bangkitnya minat itu adalah ajaran Shintoisme
tentang Hakko- ichiu yaitu ajaran tentang kesatuan keluarga umat manusia.
Khususnya yang menyangkut bangsa Indonesia, ajaran Hakko-ichiu diperkuat oleh
keterangan para anthropolog Jepang sekitar 1930 yang menyatakan bahwa bangsa
Jepang dan Indonesia itu serumpun. Karena itu beralasan pula di kelak kemudian
hari mengaku “saudara tua”. Kecuali alasan tersebut masih ada lagi alasan riil
yaitu alasan ekonomis. Yaitu membutuhkan sumber-sumber alam seperti minyak
tanah, timah, karet, tungsten dan kina.
Jalannya Invasi (Penyerbuan)
Pada tanggal 8 Desember 1941*),
Jepang menyerbu Pearl Harbour, pangkalan armada laut AS di Pasifik. Maksud dari
penyerbuan itu adalah melumpuhkan kekuatan AS di Pasifik sehingga penyerbuan
Jepang ke Asia Tenggara bisa berlangsung dengan cepat dan aman.
Penyerbuan ke daerah-daerah selatan
dilakukan baik oleh Angkatan Darat (Rikugun) maupun Angkatan Laut (Kaigun)
Jepang. Sesuai dengan tujuan penyerbuan, maka penyerbuan ke Indonesia dilakukan
dengan menduduki daerah-daerah minyak di Sumatera dan Kalimantan terlebih
dahulu. Penyerbuan jepang secara singkat dapat dapat digambarkan sebagai
berikut:
a. Dari
arah barat
Sebelum pendaratan tentara
dilakukan, angkatan udara Jepang melakukan pemboman-pemboman pada kota-kota
penting dan kekuatan pertahanan lawan.
1. Ke
arah Kalimantan Barat, jepang langsung mengirimkan tentara dari Indo-Cina
2. Kearah
Malaya dan Sumatera. Kota - kota terutama pelabuhan - pelabuhan di Sumatera
telah mengalami pemboman - pemboman, baru kemudian diduduki.
b. Dari
arah timur
Jepang mendirikan pangkalan operasi
di Kepulauan Palau, yang terletak disebelah timur Mindanau. Dari Palau
dilancarkan serangan untuk menduduki
Tarakan dan Balikpapan Manado, Ambon (Januari 1942), Ujung Pandang, Kepulauan
Nusa Tenggara dan Papua (Februari 1942).
c. Serangan
ke Jawa
Jepang melancarkan serangan
serentak dengan mengerahkan ketiga angkatan. Angkatan Laut Belanda yang mencoba
menghalang-halangipun tidak kuasa melawan dan Jepang dapat memukul mundur.
Setelah itu pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil melakukan pendaratan
di pantai Banten, Indramayu dan
Bojonegoro
Akibat suksesnya serangan kilat
tersebut kecuali prestise Belanda merosot, bangsa Indonesia menjadi makin
percaya pada kemampuan sendiri. Kalau diberi kesempatan, kemampuan untuk menang
seperti Jepang itu pastilah mungkin.
Organisasi Pemerintah Jepang di
Indonesia
Berbeda dengan Belanda yang
menganggap India-Belanda (Indonesia) sebagai satu kesatuan koloni, Jepang
membagi Indonesia dalam tiga koloni. Dasar dari pembagian itu bersifat baik
strategis militer maupun politis. Strategi militer berarti disesuikan dengan
organisasi pertahanan Jepang politis disesuikan dengan penilaian Jepang
terhadap perkembangan sosial politik di Indonesia. Jepang menilai Jawa lebih
maju dari pada Sumatera, tetapi hanya kaya akan tenaga manusia, sedangkan pulau
lain kaya akan sumber-sumber alam tetapi penduduknya jarang, karena itu wilayah
Indonesia dibagi menjadi tiga koloni terpisah :
a. Jawa-Madura
dengan pusatnya Jakarta dibawah Tentara XVI
b. Sumatra
dengan pusatnya Bukittinggi dibawah Tentara XXV
c. Pulau-pulau
lain dengan pusatnya Ujung Pandang (Makasar) dibawah Angkatan Laut, yang mempunyai
penghubung di Jakarta, yaitu Laksamana Maeda yang besar sumbangannya terhadap
Indonesia menjelang proklamasi. Jadi dengan demikian Jepang menjalankan politik
" Devide et Impera".
Untuk memerintah Indonesia memang
Jepang mengalami kesulitan. Pertama, berhubungan dengan keadaan geogerafi,
masyarakatnya heterogen dan pluralistik. Kedua, kurangnya pengetahuan Jepang
tentang Indonesia mengenai sifat-sifatnya tadi. Ketiga, Jepang kekurangan
tenaga untuk mengisi jabatan-jabatan yang menjadi kosong karena ditinggalkan
Belanda.
Adapun
organisasi pemerintahan secara vertikal diatur sebagai berikut:
· Si = Kotapraja
· Syuu
= Karesidenan
· Ken
= Kabupaten
· Gun
= Kawedanan
· Son = Asisten
· Ku = Desa
· Aza = Dukuh
· Gumi
= RT/ Rukun Tetangga
Tanggapan Bangsa Indonesia
Reklame Jepang memang menarik
hingga sebagian bangsa Indonesiapun tertarik. Sebagian besar propaganda Jepang
itu baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Hingga pemimpin-pemimpin Indonesia
seperti Soekarno, Hatta, Syahrir sekitar tahun 1930 telah meramalkan
kemungkinan terjadinya perang Pasifik.
Mereka datang untuk membebaskan
Indonesia dari penjajahan bangsa barat. Untuk itu perlu bantuan rakyat setempat
agar maksud tersebut dapat tercapai, Bangsa Indonesia diharuskan memberikan
bantuan berupa hasil-hasil alam maupun tenaga. Makin banyak bantuan diberikan,
makin cepat pembebasan dicapai.
Tidak lama setelah Jepang menguasai
Indonesia, ternyata harapan datangnya kesejahteraah bagi mereka masih sangat
jauh. Bahkan yang dihadapi sekarang adalah masa penindasan total yang lebih kejam
daripada sebelumnya. Jepang telah melakukan perampasan kebebasan yang semula
dimilikinya.
Perampasan kekayaan dalam berbagai
bentuk, misal : raja brana dan raja kaya. Rakyat dikenakan tanam paksa untuk
kebutuhan perang : kapas, randu, rami, jarak dan sebagainya. Mereka juga
dikenakan kerja paksa (romusha atau narakarya) untuk membangun bangunan
militer. Sesungguhnyalah di jaman Jepang bangsa Indonesia tidak hidup dalam
lingkungan Kemakmuran Bersamamelainkan Lingkungan Kemiskinan Bersama. Namun
orang Indonesia tentulah tidak dapat ditipu, karena itu sikap ramah bangsa
Indonesia mengalami perubahan. Bangsa Indonesia berusaha melawan, meskipun
kerap kali dengan cara yang terselubung.
Di Indonesia terdapat berbagai kekuatan sosial politik yang memperjuangkan
tercapainya tujuan Indonesia Merdeka. Diantaranya:
1. Golongan
pangreh praja dan pegawai
2. Para
santri dan ulama islam
3. Golongan
sosialis dibawah Syahrir sejak semula sudah memusuhi Jepang karena alasan
ideologis
4. Golongan
komunis dibawah Amir Syarifuddin, seorang sosialis (kiri)
5. Golongan
pemuda yang mempunyai prinsip mirip dengan golongan komunis
6. Golongan
Pemuda Menteng, erat berhubungan dengan golongan Kaigun, pegawai - pegawai pada
dinas Angkatan Laut yang dipimpin oleh A. Subarjo
7. Golongan
Nasionalis non agama dibawah Sukarno- Hatta.
Disamping gerakan-gerakan
perlawanan yang tersebut diatas, pada akhir penjajahan Jepang terjadi pula
gerakan perlawanan terang-terangan, yaitu yang memnggunakan kekerasan. Karena
penindasan yang tiada tertahankan terjadilah pemberontakan rakyat di
Tasikmalaya dan Indramayu. Tetapi yang lebih berarti adalah pemberontakan Peta
di Blitar ( 14 Februari 1945) yang dipimpin oleh Supriyadi, seorang shodanco
dari daidan Blitar. Mereka sendiri nasibnya tidak begitu sengsara, tetapi
umumnya tiada tahan melihat penderitaan rakyat. Semua pemberontakan ini dapat
mudah dipadamkan, karena memang tidak punya kekuatan sennjata untuk menang.
Jepang dengan mudah melokalisir pemberontakan itu. Namun pemberontakan itu
cukup mendebarkan Jepang, sehingga mempercepat tindak lanjut dari pernyataan
koiso, terbukti pada 1 Maret dikeluarkanlah keputusan pembentukan BPUPKI.
Sikap Jepang
Karena kurang berminat dan
optimisme yang begitu besar akibat penyerbuan kilat yang berhasil maka
pemerintah Jepang hanya berpedoman asal:
1. Keamanan
dan ketertiban terjamin
2. Sumber-sumber
alam yang vital dapat dikuasai dengan aman
3. Prinsip
berdikari (tidak tergantung pada Tokyo) dapat dilaksanakan.
Karena itu sehari setelah mendarat
di Jawa, maka tentara Jepang mengeluarkan maklumat yang mengancam hukuman mati
bagi siapa yang melakukan tindakan pembumihangusan bangunan vital dan
menimbulkan gangguan atas keamanan dan ketertiban. Oleh karena terlalu optimis
dan terlalu percaya kepada diri sendiri, maka Jepang tidak memandang perlu
mengikutsertakan rakyat indonesia secara serius dalam urusan pemerintahan.
Buktinya Jepang hanya mendirikan Gerakan Tiga A pada tanggal 29 April 1942 yang
berbunyi:
1. Nippon
Cahaya Asia
2. Nippon
Pelindung Asia
3. Nippon
Pemimpin Asia.
Minat terhadap kerjasama dengan
bangsa Indonesia makin membesar setalah Jepang terpukul dalam pertempuran laut
Karang pada tanggal 7 Mei 1942. Jepang harus memberi konsesi makin besar kepada
bangsa Indonesia agar makin besar pula kesediaan bangsa Indonesia untuk
memberikan kerjasamanya.
Berbagai
kegiatan masa dibentuk, diantaranya:
1. Seinendan = barisan pemuda
2. Seinentai = barisan murid-murid
sekolah dasar
3. Gakukotai = barisan murid-murid
sekolah lanjutan
4. Fujin-seinentai = barisangadis-gadis
5. Fujinkai = barisan wanita
6. Keibodan = barisan cadangan polisi
7. Heiho = barisan cadangan
prajurit (militer)
8. Romusha = barisan pekerja
(paksaan)
Badan yang lebih penting dalam
pergerakan dana dan daya rakyat Indonesia adalah Putera yang dibentuk pada
bulan Maret 1943 sebagai pengganti Gerakan Tiga A. Putera dipimpin oleh empat
serangkai, Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara dan K.H Msnsyur. Untuk
menjalankan tugasnya, mereka seringkali harus berpidato atau berhubungan dengan
masyarakat.
Untuk mengawasi gerak-gerik Peta,
Jepang menempatkan sejumlah pelatih (instruktur) yang berpangkat perwira
(shidokan) dan bintara (shido kasyikan).
Jepang Gulung Tikar, Republik Indonesia
Diproklamasikan
Pada waktu Jepang menyusun rencana
penyerbuannya, ia tidak mengira bahwa USA setelah dipukul di Pearl Harbour bisa
bangkit kembali dalam waktu begitu cepat. Dalam usahanya menguasai Australia,
Jepang terpukul di dalam pertempuran Laut Karang pada tanggal 7 Mei 1942.
Pertempuran ini ternyata merupakan titik balik bagi panah penyerbuan Jepang
yang semula dengan cepat meluncur dati busurnya. Sejak itu, panah tersebut
berbalik kembali ke utara.
Agar supaya rakyat Indonesia makin
bersedia membantu Jepang dengan segala pengorbanannya, maka Perdana Menteri
Koiso pada tanggal 7 September 1944 mengucapkan pidato dimuka parlemen Jepang
yang antara lain menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada India Timur (Indonesia)
di kemudian hari, dan inilah yang dikenal dengan sebutan " Koiso
declaration".
Sementara itu kedudukan Jepang
terus - menerus terdesak. Komando tentara Jepang diwilayah selatan mengadakan
rapat pada akhir bulan Juli 1945 di Singapura. Disetujui bahwa kemerdekaan bagi
Indonesia akan diberikan pada tanggal 7 September 1945, setahun setelah
pernyataan Koiso. Dalam bulan Agustus, perubahan bertambah cepat. Pada tanggal
7 Agustus, Jendral Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia ( PPKI = Dokuritzu Zyunbi Inkai) yang bertugas melanjutkan pekerjaan
BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diadakannya
pemindahaan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia.
Anggota PPKI terdiri atas
seluruhnya 21 orang Indonesia dan diketuai oleh Sukarno, sedang Hatta menjadi
wakil ketuanya. PPKI secara simbolik dilantik oleh Jendral Terauchi dengan
mendatangkan Sukarno - Hatta ke Saigon pada tanggal 9 Agustus 1945. Setelah
dilantik Sukarno - hatta pulang ke Indonesia tanggal 14 Agustus 1945 dengan
singgah di Singapura, dan bertemu anggota-anggota PPKI dari Sumatra yaitu : Moh
Amir, Teuku Hassan, Abdul Abbas. Dari pertemuan mereka dengan Kol. Nomura di
Saigon, Sukarno-Hatta mengetahui bahwa kekelahan Jepang akan terjadi dalam
waktu yang pendek setelah diketahui pihak Rusia telah menyatakan perang melawan
Jepang pada tanggal 9 Agustus.
Sementara itu pada tanggal 15
Agustus Syahrir telah mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada
Sekutu. Karena itu ia mendesak supaya proklamasi segera dikalsanakan. Namun
Sukarno-Hatta belum bersedia karena kabar itu baru diterima lewat radio
gelap. Setelah kabar resmi tentang
penyerahan Jepang diterima, Sukarno-Hatta dan para pemuda diantaranya Sukarni
kembali ke Jakarta. Sukarno-Hatta tiba dikota itu sudah jam 11 malam. Segera
Hatta mempersiapkan rapat dan menghubungi para anggota yang tentunya telah
dibuat bingung. Tetapi peraturan melarang adanya rapat-rapat sesudah jam 10
malam. Karena itu rapat atas tawaran Maeda yang baik hati diselenggarakan
dirumahnya di Miyokodori (sekarang Jln. Imam Bonjol No. 1 Jakarta).
Sementara itu pada malam hari
tanggal 15 Agustus terjadi dua hal penting, yaitu persiapan rapat PPKI dan
rapat Gerakan Pemuda. Setelah Jepang diberitakan menyerah, PPKI akan mengadakan
rapat pada tanggal 16 Agustus pagi. Undangan kilat telah disampaikan kepada
para anggota yang pada waktu itu telah berkumpul di Jakarta. Rapat akan
diadakan di Hotel Des Indes (duta Indonesia)
Rapat yang semula dierencanakan
merupakan rapat PPKI itu kini diikuti pula oleh anggota-anggota Cuo Sangi In
dan pemimpin-pemimpin pemuda. Rapat berlangsupukul 6 pagi, tanggal 17 Agustus
1945. Hasilnya adalah rumusan teks proklamasi yang akan diumumkan pada hari itu
juga pukul 10 pagi, teks tersebut adalah teks yang resmi dan ditandatangani
oleh dwitunggal Sukarno-Hatta. Dan Sukarnolah nanti pada pukul 10 pagi harus
membacakan teks tersebut, dan bertempat dirumahnya, jalan Pegangsaan Timur No 56.
Setelah itu dikibarkan pula Sang Saka dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia
Raya. Karena Jepang menyiarkan proklamasi itu , maka penyiarannya dilakukan
secara gelap baik lewat radio maupun dengan pamflet- pamflet dan edaran-edaran
maupun dari mulut ke mulut.
Tindak Lanjut dari Proklamasi
Sehari setelah Indoesia
memproklamasikan kemerdekaannya perlulah dibentuk lembaga pemerintahan sebagai
layaknya suatu negara merdeka. Tanggal 18 Agustus siang telah berhasil
membentuk UUD yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri atas 37
pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan disertai Penjelasan
yang dibuat oleh BPUPKI.
Pada hari itu juga diadakan
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD yang baru saja ditetapkan.
Atas usul Oto Iskandardinata, secara aklamasi PPKI menyetujui pengangkatan
Sukarno – Hatta, masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama
Republik Indonesia.
Pada tanggal 19 PPKI mengadakan
rapat lagi. Kali ini PPKI memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8
Propinsi diseluruh bekas koloni Hindia - Belanda. Jadi wilayah Indonesia hanya
meliputi Hindia - Belanda, tidak seperti yang diputuskan oleh BPUPKI yang
menghendaki Malaka, Kalimantan Utara, Timor Portugis, serta Irian seluruhnya.
Perubahan wilayah itu didasarkan atas pertimbangan demi tidak menimbulkan
kesulitan untuk memperoleh pengakuan (dokumen) internasional dan menghindarkan
tuduhan, Indonesia lepas dari penjajahan kini menjalankan penjajahan.
Sukarno dan pemimpin - pemimpin Indonesia pada waktu itu
masih belum melihat urgensi pembentukan tentara. Karena itu pada tanggal 22
Agustus diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang semula bertugas
sebagai kepolisian saja.
Ketaatan rakyat terhadap Sukarno,
membuat pihak Jepang sadar akan kedudukan Sukarno sebagai pemimpin rakyat.
Jelasnya pihak Jepang menyadari bahwa pergerakan kemerdekaan benar - benar
didukung rakyat. Rakyat menaati perintah pimpinannya. Untuk tidak menimbulkan
kesulitan di pihak Jepang sendiri, maka harus berhati-hati sikapnya terhadap
pihak Indonesia.
Perjuangan Proklamasi di Luar Jawa
Perjuangan Proklamasi di Luar Jawa,
betapapun kerasnya sikap Jepang terhadap daerah luar Jawa, namun karena
perkembangan situasi tidak menguntungkan Jepang, tentara XXV (dibawah Jendral
Tanabe sebagai Panglima dan Jendral Shimura sebagai Kepala Staf) terpaksa juga
mengadakan pembaharuan seperti di Jawa. Hanya Angkatan Laut yang masih bersifat
keras.
Namun bagaimanapun juga Sumatra
harus mengikuti perkembangan di Jawa. Pada bulan Maret 1945 dibentuklah Cuo
Sangi In di Sumatra, hampir dua tahun setelah Jawa. Kemudian menyusul
pembentukian BPUPKI Sumatra pada bulan Juli 1945 dengan ketuanya Moh Syafei dan
sekretarisnya Adinegoro keempat orang itu merupakan empat serangkai dari
Sumatera.
Sementara itu politik Jepang
memisahkan Sumatra dari Jawa ditinggalkan, tiga orang utusan Sumatra, Abdul
Abbas, Moh Amir dan T. Moh Hassan, diijinkan menjadi anggota PPKI di Jakarta
yang berangkat ke Jawa lewat Singapura dalam satu bomber bersama Sukarno dan
Hatta yang pulang dari Saigon pada tanggal 14 Agustus 1945. Mereka menyaksikan
Proklamasi 17 Agustus 1945.
Ketiga utusan Sumatra pada PPKI
mengikuti sidang-sidang Panitia itu sampai 22 Agustus. Dalam sidang 19 Agustus T. Hassan telah diangkat menjadi
Gubernur RI untuk Sumatra dan menentukan Medan menjadi ibukota Sumatera.
Pihak Jepang pad aumumnya bersikap
netral (tidak membantu, tidang merintangi) terhadap pihak republik. Yang
penting bagi mereka law and order terpelihara. Karena itu tidak mustahil bahwa
dalam waktu singkat, pemerintahan telah ditangan penjabat-penjabat Indonesia
jauh sebelum sekutu dan NICA datang.
Dengan demikian maka persoalan yang
dihadapi Sumatrapun kemudian sama dengan Jawa yaitu bagaimana pihak Republik
harus membuat perhitungan dengan pihak Sekutu, khususnya Belanda, yang ingin
memulihkan kekuasaannya di Indonesia seperti sebelum perang.
SESUDAH KEMERDEKAAN
Konflik Indonesia dan Belanda
Atas
nama bangsa Indonesia Proklamasi Kemerdekaan telah dikumandangkan oleh Bung
Karno didampingi oleh Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Satu langkah
maju sudah ada pada genggaman bangsa Indonesia melalui Proklamasi kemerdekaan
tersebut. Sebagai negara yang baru memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia
mendapat simpati dari bangsa-bangsa di dunia. Hal ini tampak dari adanya
pengakuan negara lain terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebagai sebuah
negara merdeka, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang - Undang
Dasar (UUD 1945) dan pemilihan Presiden yaitu Bung Karno dan Bung Hatta sebagai
Wakil Presiden.
Semula
rakyat Indonesia menyambut dengan senang hati kedatangan Sekutu, karena mereka
mengumandangkan perdamaian. Akan tetapi, setelah diketahui bahwa Netherlands
Indies Civil Administration (NICA) di bawah pimpinan Van der Plass dan Van Mook
ikut di dalamnya,sikap rakyat Indonesia menjadi curiga dan bermusuhan. NICA
adalah organisasi yang didirkanorang-orang Belanda yang melarikan diri ke
Australiasetelah Belanda menyerah pada Jepang. Organisasi ini semula didirikan
dan berpusat di Australia.
Keadaan
bertambah buruk karena NICA mempersenjatai kembali KNIL setelah dilepas Oleh Sekutu
dari tawanan Jepang. Adanya keinginan Belanda berkuasa di Indonesia menimbulkan
pertentangan, bahkan diman-mana terjadi pertempuran melawan NICA dan Sekutu.
Tugas yang diemban oleh Sekutu yang dalam hal ini dilakukan oleh Allied Forces
Netherlands East Indies (AFNEI) ternyata memiliki agenda yang terselubung.
Kedatangan pasukan Sekutu justru diboncengi oleh NICA yang tidak lain adalah
orang-orang Belanda yang ketika Jepang dating melarikan diri ke Australia dan
membentuk kekuatan di sana. Mereka memiliki keinginan untuk menghidupkan
kembali Hindia Belanda. Dengan demikian sikap Indonesia yang semula menerima
kedatangan Sekutu menjadi penuh kecurigaan dan kemudian berkembang menjadi
permusuhan.
Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya
Peristiwa
di Surabaya itu merupakan rangkaian peristiwa yang dimulai sejak kedatangan
pasukan Sekutu dengan bendera AFNEI di Jawa Timur. Khusus untuk Surabaya,
Sekutu menempatkan Brigade 49, yaitu bagian dari divisi ke-23 Sekutu. Brigade
49 dipimpin Brigjen A.W.S. Mallaby yang mendarat 25 Oktober 1945. Pada mulanya
pemerintah Jawa Timur enggan menerima kedatangan Sekutu. Kemudian dibuat
kesepakatan antara Gubernur Jawa Timur R.M.T.A.
Suryo
dengan Brigjen A.W.S. Mallaby. Kesepakatan itu adalah sebagai berikut.
1. Inggris
berjanji tidak mengikutsertakan angkatan perang Belanda
2. Menjalin
kerja sama kedua pihak untuk menciptakan kemanan dan ketentraman
3. Akan
dibentuk kontrak biro
4. Inggris
akan melucuti senjata Jepang
Dengan
kesepakatan itu, Inggris diperkenankan memasuki kota Surabaya. Ternyata pihak
Inggris ingkar janji. Itu terlihat dari penyerbuan penjara Kalisosok 26 Oktober
1945. Inggris menduduki pangkalan udara Tanjung Perak tanggal 27 Oktober 1945,
serta menyebarkan pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa
Timur menyerahkan senjata – senjata mereka. Kontrak senjata antar Sekutu dan
rakyat Surabaya sudah terjadi sejak 27 Oktober 1945. Karena terjadi kontak
senjata yang dikhawatirkan meluas, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh.
Hatta mengadakan perundingan. Kedua belah pihak merumuskan hasil perundingan
sebagai berikut.
1. Surat-surat
selebaran/pamflet dianggap tidak berlaku
2. Serikat
mengakui keberadaan TKR dan Polisi Indonesia
3. Seluruh
kota Surabaya tidak lagi dijaga oleh Serikat, sedangkan kamp – kamp tawanan
dijaga bersama - sama Serikat dan TKR
4. Tanjung
Perak dijaga bersama TKR, Serikat, dan Polisi Indonesia
Walaupun
sudah terjadi perundingan, akan tetapi di berbagai tempat di kota Surabaya
tetap terjadi bentrok senjata antara Serikat dan rakyat Surabaya yang
bersenjata. Pertempuran seru terjadi di Gedung Bank Internatio di Jembatan
Merah. Gedung itu dikepung oleh para pemuda yang menuntut agar pasukan A.W.S.
Mallaby menyerah. Tuntutan para pemuda itu ditolak pasukan Serikat. Karena
begitu gencarnya pertempuran di sana, akibatnya terjadi kejadian fatal, yaitu
meninggalnya A.W.S. Mallany tertusuk bayonet dan bambu runcing.
Peristiwa
ini terjadi tanggal 30 Oktober 1945. Dengan meninggalnya A.W.S. Mallaby, pihak
Inggris memperingatkan rakyat Surabaya dan meminta pertanggungjawaban. Mereka
mengancam agar rakyat Surabaya menyerah dan akan dihancurkan apabila tidak
mengindahkan seruan itu. Ultimatum Inggris bermakna ancaman balas dendam atas
pembunuhan A.W.S. Mallaby disertai perintah melapor ke tempat-tempat yang
ditentukan. Disamping itu, pemuda bersenjata harus menyerahkan senjatanya.
Ultimatum Inggris itu secara resmi ditolak rakyat Surabaya melalui pernyataan
Gubernur Soerjo. Karena penolakan itu, pertempuran tidak terhindarkan lagi, maka
pecahlah pertempuran pada tanggal 10 November 1945.
Sekutu
mengerahkan pasukan infantri dengan senjata-senjata berat. Peristiwa heroik ini
berlangsung hampir tiga minggu. Dalam pertempuran tersebut, melalui siaran
radio, Bung Tomo membakar semangat arek-arek Suroboyo. Pertempuran yang memakan
korban banyak dari pihak bangsa Indonesia ini diperingati sebagai Hari Pahlawan
setiap tanggal 10 November. Peringatan itu merupakan komitmen bangsa Indonesia
yang berupa penghargaan terhadap kepahlawanan rakyat Surabaya sekaligus
mencerminkan tekad perjuangan seluruh bangsa Indonesia.
Pertempuran Ambarawa
Pertempuran
ini berlangsung tanggal 20 November sampai dengan 15 Desember 1945 antara TKR
dan pasukan Inggris. Peristiwa itu berawal dari kedatangan tentara sekutu di
Semarang tanggal 20 Oktober 1945. Tujuan semula pasukan itu adalah mengurus
tawanan perang. Akan tetapi, ternyata mereka diboncengi oleh NICA yang kemudian
mempersenjatai para tawanan.
Di
Ambarawa tanggal 20 Oktober 1945 pecahlah pertempuran antara TKR yang dipimpin
Mayor Sumarto dengan tentara Serikat. Dalam pertempuran itu gugur Letkol
Isdiman, Komandan Resimen Banyumas. Dengan gugurnya Kolonel Isdiman, komando
pasukan diambil alih oleh Letnan Kolonel Sudirman yang saat itu menjabat sebagi
panglima divisi Banyumas. Pasukan Serikat menggunakan para tawanan Jepang yang
telah dipersenjatai untuk ikut bertempur. Mereka juga mengerahkan tank dan
senjata berat lainnya.
Pada
tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak. Setelah
bertempur selama empat hari, akhirnya pasukan Indonesia berhasil mengusir
tentara Serikat dari Ambarawa dan memukul mundur mereka sampai Semarang.
Medan Area
Mr.
Teuku M. Hassan yang telah diangkat menjadi gubernur mulai membenahi daerahnya.
Tugas pertama yang dilakukan Gubernur Sumatera ini adalah menegakkan kedaulatan
dan membentuk Komite Nasional Indonesia untuk wilayah Sumatera. Oleh karena
itu, mulai dilakukan pembersihan terhadap tentara Jepang dengan melucuti
senjata dan menduduki gedung-gedung pemerintah. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di
Medan mendarat pasukan Serikat yang diboncengi oleh NICA. Para Pemuda Indonesia
dan Barisan Pemuda segera membentuk TKR di Medan. Pertempuran pertama pecah
tanggal 13 Oktober 1945 ketika lencana merah putih diinjak - injak oleh tamu di
sebuah hotel. Para pemuda kemudian menyerbu hotel tersebut sehingga
mengakibatkan 96 korban luka - luka. Para korban ternyata sebagian orang-orang
NICA. Bentrokan antar Serikat dan rakyat menjalar ke seluruh kota Medan.
Peristiwa kepahlawanan ini kemudian dikenal sebagai pertempuran “Medan Area”.
Bandung Lautan Api
Istilah
Bandung Lautan Api menunjukkan terbakarnya kota Bandung sebelah selatan akibat
politik bumi hangus yang diterapkan TKR. Peristiwa itu terjadi tanggal 23 Maret
1946 setelah ada ultimatum perintah pengosongan Bandung oleh Sekutu. Seperti di
kota - kota lainnya, di Bandung juga terjadi pelucutan senjata terhadap Jepang.
Di pihak lain, tentara Serikat menghendaki agar persenjataan yang telah
dikuasai rakyat Indonesia diserahkan kepada mereka. Para pejuang akhirnya
meninggalkan Bandung, tetapi terlebih dahulu membumihanguskan kota Bandung.
Peristiwa tragis ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api.
Tragedi Nasional (Masa Orde Lama)
Tragedi
nasional adalah suatu rangkaian peristiwa yang menimpa bangsa Indonesia.
Tragedi ini tentu membawa akibat yang sangat merugikan dan menyengsarakan
rakyat Indonesia. Peristiwa-demi peristiwa terjadi pada bangsa Indonesia
sekaligus merupakan ancaman, tantangan dan hambatan. Peristiwa - peristiwa
tersebut sangat mengganggu upaya menata kembali bangsa Indonesia setelah
mencapai kemerdekaan.
Pemberontakan PKI Madiun 1948
Peristiwa
Madiun tidak dapat dipisahkan dari pembentukn Fron Demokrasi Rakyat (FDR) pada
tanggal 28 Juni 1948. FDR adalah kumpulan beberapa partai seperti partai
Sosialis, Pesindo, partai Buruh, PKI dan Sobsi. Peristiwa Madiun itu diawali
dari kota Solo yang dilakukan oleh para pengikut Muso dan Amir Syarifuddin. Pada
tahun 1948 Muso kembali dari Rusia. Sekembalinya itu Musobergabung dengan
Partai Komunis Indonesia. Ajaran yang diberikan pada para anggota PKI adalah
mengadu domba kesatuan nasional dengan menyebarkan teror. Pada tanggal 18
September 1948 di Madiun tokoh - tokoh PKI memproklamirkan berdirinya Republik
Soviet Indonesia. Orang - orang yang dianggap musuh politiknya dibunuh oleh
PKI.
Dengan
terjadinya peristiwa Madiun tersebut, pemerintah dengan segera mengambil
tindakan tegas. Pemberontakan Madiun itu dapat diatasi setelah pemerintah mengangkat
Gubernur Militer Kolonel Subroto yang wilayahnya meliputi Semarang, Pati dan
Madiun. Walaupun dalam menghancurkan kekuatan PKI dalam peristiwa Madiun
menelan banyak korban, namun tindakan itu demi mempertahankan Kemerdekaan yang
kita miliki. Ketika Belanda melakukan agresi terhadap Republik Indonesia, PKI
justru menikam dari belakang dengan melaukan pemberontakan yang sekaligus dapat
merepotkan pemerintah Republik.
Pemberontakan RMS (Republik Maluku
Selatan)
Salah
seorang yang juga menjadi dalang dalam pemberontakan Andi Aziz adalah Dr. Chr.
R.S. Soumokil datang ke Ambon. Ketika itu Soumokil menjabat sebagai Jaksa Agung
Negara Bagian Indonesia Timut (NIT). Dia mempengaruhi pada anggota KNIL agar
membentuk Republik Maluku Selatan (RMS). RMS kemudian diproklamasikan pada
tanggal 25 April 1950. Pemerintah berusaha mengakhiri teror yang dilakukan oleh
gerombolan RMS terhadap rakyat Maluku Tengah. Walaupun sudah dilakukan upaya
damai, namun RMS tetap melakukan terror terhadap rakyat.
Pemerintah
kemudian mengambil jalan dengan mengerahkan pasukan untuk meredam pemberontakan
tersebut. Pada 14 Juli 1950 pasukan dari APRIS mulai mendarat di Maluku. Pada
bulan Desember 1950 seluruh Maluku Tengah dapat dikuasai oleh APRIS. Para
pemberontak melarikan diri ke pulau Seram. Pada tanggal 2 Desember 1953
Somoukil dapat ditangkap dan dalam Mahkamah Militer Luar Biasa dia dijatuhi
hukuman dengan pidana mati.
Gerakan 30 September 1965 (G.30 S / PKI)
Sebagai
fakta sejarah setiap orang Indonesia tidak akan melupakannya, bahwa di negara
ini pernah terjadi peristiwa di tahun 1965 yang dikenal dengan nama Gerakan 30
September yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (G30 S/PKI) . Pada dini
hari 1 Oktober 1965 mereka membunuh enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama
Angkatan Darat. Kesemuanya dibawa ke Desa Lubang Buaya sebelah Selatan
pangkalan Udara Utama Halim Perdana Kusuma. Mereka itu adalah:
- Menteri
/ Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) Letnan Jenderal Ahmad Yani
- Deputy
II Men/Pangad, Mayor Jenderal R.Soeprapto
- Deputy
III Men/Pangad, Mayor Jenderal Harjono Mas Tirtodarmo
- Asisten
I Men/Pangad, Mayor Jenderal Siswodo Parman
- Asisten
IV Men/Pangad Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan
- Inspektur
Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Soetojo
Siswomihardjo.
- Letnan
Satu Pierre Andrean Tendean
Peristiwa
G 30 S/PKI ternyata menjadi pemicu aksi protes terhadap kepemimpinan Soekarno,
bahkan dituduhkan bahwa Soekarno ada di balik peristiwa tersebut. Aksi - aksi
tuntutan penyelesaian yang seadil - adilnya terhadap pelaku G 30 S/PKI semakin
meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh kesatuan aksi pemuda, mahasiswa dan
pelajar KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Aksi mogok demonstrasi mulai
dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1966 di halaman Universitas Indonesia.
Di
samping itu juga mereka melakukan aksi corat - coret serta tempelantempelan
pada kendaraan - kendaraan bermotor yang antara lain berbunyi mengecam
kepemimpinan Soekarno dan PKI. Mereka bertekad akan terus mogok sampai tuntutan
mereka terpenuhi. Khususnya kendaraan-kendaraan ABRI diberi jalan dan disambut
dengan meriah “hidup ABRI”. Peranan Amerika nampaknya besar di balik peristiwa
ini, sebagai introspeksi diri bahwa semua ini terjadi karena kondisi politik di
dalam negeri tidak stabil. Dari aksi para mahasiswa tersebut menghasilkan
sebuah keputusan politik bersama yang dikenal dengan nama Tri Tura (Tiga
Tuntutan Rakyat) yang isinya:
- Bubarkan
PKI dan ormas-ormasnya yang bernaung dibawahnya
- Bersihkan
Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G 30 S/PKI
- Turunkan
harga / perbaikan ekonomi
Untuk
menjawab tuntutan tersebut maka Kabinet Dwikora mengadakan sidangnya di Istana
Negara pada hari Jumat tanggal 11 Maret 1966 yang dipimpin oleh Soekarno.
Sidang dimulai pukul 09.00, semua menteri nampak semua hadir, kecuali Menteri
Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto karena sakit flu.
Presiden
Sukarno mendapat laporan bahwa di luar istana terdapat pasukan liar dengan
kekuatan satu kompi mengepung istana. Ia langsung berhenti memimpin sidang,
kemudian berangkat ke Istana Bogor. Sidang kemudian dilanjutkan oleh Dr.
Leimena untuk kemudian ditutup sehingga dapat dikatakan sidang ini gagal.
Melihat kejadian ini maka Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen Amir Mahmud dan
Brigjen M.Yusuf segera melaporkan situasi yang terjadi di Istana kepada Letjen
Soeharto. Ketiga perwira itu juga meminta ijin kepada Menteri / Pangad untuk
menemui Presiden Soekarno di Bogor guna melaporkan situasi sebenarnya di
Jakarta.
Sore
hari ketiga perwira itu menghadap Presiden yang didampingi oleh Dr. Soebandrio,
Dr. Chairul Saleh dan Dr. Leimena, sementara itu ke Bogor disusul oleh ajudan
Presiden Brigadir Jenderal M. Sabur. Ketiga perwira ini mencoba menyakinkan
presiden bahwa satu-satunya orang yang dapat menguasai siatuasi dewasa ini
ialah Letjen Soeharto. Maka diajukan saran agar Presiden memberikan wewenang
kepada Letjen Soeharto mengambil langkah-langkah pengamanan dan penertiban
keadaan.
Dan
setelah mengadakan pembicaraan dan pembahasan yang cukup mendalam akhirnya
Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 memberikan surat perintah kepada
Letnan Jenderal Soeharto, surat mini dikenal dengan nama Supersemar. Secara
umum Supersemar mempunyai arti penting, di antaranya:
Keluarnya
Supersemar merupakan tonggak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
karena dalam periodisasi sejarah Indonesia mulai dikenal Orde Baru. Dengan
Supersemar menyebabkan Letnan Jenderal Soeharto mengambil tindakan yang
dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketertiban serta kestabilan jalannya
pemerintahan dan revolusi Indonesia serta menjamin keselamatan pribadi dan
kewibawaan Presiden demi keutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia.
Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde
Lama
Pada
masa kepemimpinan Presiden Soekarno ini Indonesia terkenal mendapat sorotan
tajam oleh dunia internasional. Bukan hanya keaktifannya dan juga peranannya di
kancah internasional tetapi ide-ide serta kebijakan luar negerinya yang menjadi
panutan beberapa negara pada saat itu. Masa orde lama merupakan titik awal bagi
Indonesia dalam menyusun strategi dan kebijakan luar negerinya. Dasar politik
luar negeri Indonesia digagas oleh Hatta dan beliau juga yang mengemukakan
tentang gagasan pokok non - Blok. Gerakan non - Blok merupakan ide untuk tidak
memihak antara blok Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dan blok Timur
yang diwakili oleh USSR. Perang ideologi anatara kedua negara tersebut merebah
ke negara-negara lain termasuk ke negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia
merupakan negara pencetus non-Blok dan menjadi negara yang paling aktif dalam
menyuarakan anti memihak antara kedua blok tersebut. Indonesia juga menegaskan
bahwa politik luar negerinya independen (bebas) dan aktif yang hingga kini kita
kenal dengan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia merupakan salah satu
negara yang berani keluar dari PBB dalam menyatakan keseriusan sikapnya. Namun
nyatanya pada masa orde lama Indonesia tidak menerapkan sepenuhnya politik
bebas aktif yang dicetuskannya. Secara jelas terlihat Indonesia pada saat itu
cenderung berporos ke Timur dan dekat dengan negara-negara komunis seperti Cina
dan USSR dibandingkan dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat.
Presiden Soekarno juga menetapkan politik luar marcusuar dimaana dibuat poros
Jakarta - Peking - Phyongyang. Hal ini menyulut kontrofersi dimata dunia
internasional, karena Indonesia yang awalnya menyatakan sikap sebagai negara
non - Blok menjadi berpindah haluan. Hal ini membuat tidak berjalan dengan
efektifnya politik luar negeri bebas aktif saat itu.
Masa Orde Baru
Pada
masa Orde Baru merupakan masa dimana Indonesia memasuki masa demokrasi
Pancasila. Segala kebijakan harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sehingga
tidak terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam setiap pengambilan keputusan
dan kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri Indonesia. Pada masa Orde Baru
dimana masa kepemimpinan presiden Soeharto Indonesia mengalami kemajuan dalam
sektor pembangunan dalam negeri, penguatan pertanian dan menjadi negara
swasembada pangan. Dalam pengambilan keputusan luar negeri presiden Soeharto
tetap menerapkan perinsip politik luar negeri bebas aktif dimana peran
Indonesia dalam dunia Internasional terlihat dan juga Independen (bebas) dalam
menentukan sikap. Pada masa Orde Baru pemerintah Indonesia menerapkan politik luar
negeri bebas aktif secara efektif. Peranan Indonesia pada masa Orde Baru
terlihat jelas dengan peran aktif dalam acara-acara tingkat dunia. Kerjasama
diperluas dalam berbagai sektor terutama sektor perekonomian, Indonesia juga
secara cepat memberikan tanggapan akan isu-isu yang muncul dalam dunia
internasional. Politik Luar negeri Indonesia yang bebas aktif pada masa Orde
Baru dapat membawa Indonesia baik di mata dunia. Namun beberapa pihak menilai
bahwa pada masa presiden Soeharto yang jelas anti komunisme hubungan dengan
negara-negara komunis tidak terlalu baik. Kecenderungan hubungan Indonesia pada
masa Orde Baru adalah mengarah kepada negara-negara Barat yang pada masa presiden
Soekarno terabaikan.
Masa Reformasi
Setelah
runtuhnya rezim Soeharto yang memerintah selama 32 tahun di Indonesia dengan
berbagai kebijakan luar negeri yang dianggap baik dan menjunjung tinggi nilai -
nilai Pancasila serta perinsip dasar politik luar negeri bebas aktif kini
Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah. Rezim presiden Soeharto di paksa
turun oleh mahasiswa dan kalangan yang menginginkan perubahan bagi Indonesia.
Citra baik politik luar negeri dimata dunia tidak dibarengi oleh citra baik
dalam politik dalam negeri. Banyaknya tindak korupsi, Kolusi dan nepotisme di
dalam negeri membuat Indonesia mengalami krisis sehingga terlilit hutang luar
negeri.
Semasa
reformasi pemerintah Indonesia dianggap tidak memiliki seperangkat formula
kebijakan luar negeri yang tepat dan tegas dalam menunjukan citra negara
Indonesia. Pemerintah semasa reformasi dari kepemimpinan Gus Dur , Megawati
hingga Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim bahwa pemerintahannya tetap
menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Menelaah kembali semasa
pemerintahan presiden Gus Dur, dimana Indonesia baru memasuki tahapan baru
dalam pemerintahannya. Setelah menggulingkan rezim presiden Soeharto yang
dianggap rezim yang diktator, Indonesia memasuki tahapan dimana Demokrasi lebih
ditegakkan. Pemerintahan Gus Dur dianggap yang paling kontroversial, beliau
ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel namun menuai begitu banyak
tentangan dari dalam negeri.
Politik
luar negeri yang dijalankannya masih menggunakan formula lama yaitu politik
luar negeri bebas aktif. Lalu beralih masa presiden Megawati, Indonesia dilanda
begitu banyak tindak terorisme di dalam negeri. Sehingga fokus utama adalah
memberantas tindak terorisme dalam negeri. Dalam politik luar negerinya pun
terfokus bagaimana meningkatkan keamanan nasional dan juga ikut berperan aktif
dalam memberantas tindak terorisme di dunia internasional. Indonesia
bekerjasama dengan negera - negara di dunia terutama negara Amerika Serikat
dalam memerangi tindak terorisme.
Memasuki
pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pemerintah Indonesia tetap
memfokuskan respon tentang tindak terorisme. Lalu bermunculan isu - isu lain
seperti isu lingkungan dan isu perekonomian. Dalam beberapa hal saat ini
Indonesia dianggap memiliki peranan yang besar di kancah internasional. Namun
seakan - akan pemerintah Indonesia saat ini tidak memiliki sikap yang jelas dan
tegas dalam mengambil keputusan. Presiden SBY mengatakan kebijakan politik luar
negerinya masih tetap mengikuti prinsip bebas aktif dan lebih kepada "Thousand
friends, zero anemy".
Saat
ini muncul pertanyaan, apakah masih relevan politik luar negeri yang bebas
akktif diterapkan dan digunakan oleh pemerintah saat ini dengan situasi dan
kondisi dunia yang jelas berbeda dengan kondisi dimana politik luar negeri ini
dicetuskan? Pada dasarnya politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif masih
relevan dipergunakan namun seperangkat formula kebijakan yang dikeluarkan harus
tegas menunjukan sikap Indonesia bukan sebagai "Yes Man". Politik
luar negeri saat ini tidak jelas menggunakan prinsip apa dan seakan - akan
hanya mengikuti prinsip aktif namun tidak independen.
Daftar
Pustaka
1. http://mufidfareza.blogspot.co.id/2014/05/pergerakan-nasional-sampai-kemerdekaan.html
2. Moedjanto.
1988. Indonesia Abad Ke-20 1 Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati.
Yogyakarta; Kanisius
3. http://muliadinatad.blogspot.co.id/2015/04/sejarah-indonesia-sesudah-merdeka.html
4. http://www.kompasiana.com/aditabella/periodisasi-politik-luar-negeri-indonesia-dari-masa-orde-lama-hingga-masa-reformasi_55006a6ca33311926f510fed
Langganan:
Postingan (Atom)